Tes Keperawanan: Kebodohan yang Mempermalukan Perempuan

Oleh: Mariana Amiruddin

Membaca salah satu tulisan di Kompasiana tentang tes keperawanan, seseorang memberanikan diri menulis pengalaman seorang temannya yang datang dengan jalan agak mengangkang  seperti perempuan pertama kali memakai pembalut, atau seperti ada yang mengganjal di selangkangannya. Setelah ditanya, ternyata temannya telah mengikuti tes keperawanan sebagai syarat mutlak masuk sekolah semi militer. Temannya menyatakan kecewa yang mendalam bagaimana proses tes keperawanan tersebut. Caranya bukan dengan menggunakan alat-alat tertentu, melainkan hanya dengan dua jari. Dan dia tidak tahu apakah orang yang mengetes keperawanannya itu dokter atau bukan. Si pengetes keperawanan itu memasukkan dua jarinya kedalam vaginanya sambil berkata “Kalau jari saya mentok berarti masih perawan”. Lalu hasil tesnya dinyatakan sudah tidak perawan, dan otomatis tidak lulus masuk sekolah semi militer tersebut. Sangat disayangkan, padahal ia adalah perempuan yang pintar, berbadan sehat dan tegap, serta belajar keras meskipun kekurangan modal untuk sekolah.

Baru-baru ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan. Tes tersebut untuk merespons maraknya kasus siswi sekolah yang diduga melakukan praktik prostitusi. Rencana tes tersebut akan diajukan untuk APBD 2014, seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Katanya lagi, tes keperawanan supaya siswi tidak terjerumus kepada hal yang negatif.

 Keperawanan: Mitos yang Diciptakan Patriarki

Saya akan memberikan ilustrasi bagaimana keperawanan adalah mitos yang diciptakan budaya patriarki untuk menundukkan tubuh perempuan. Soal keperawanan adalah soal taruhan tentang kesucian perempuan. Bila ia menikah di kemudian hari, ibarat barang yang akan dibeli laki-laki, barang yang telah dibeli tersebut perlu menunjukkan segel yang utuh. Segel yang dimaksud di sini adalah selaput dara yang terletak di vagina. Bila selaput dara perempuan dianggap sudah hilang, menandakan ia tidak perawan atau tidak suci lagi, ibarat barang yang tidak layak pakai. Kita masih ingat kasus Aceng Fikri, seorang Bupati yang menceraikan begitu saja perempuan yang baru saja ia nikahi karena dinilai sudah tidak perawan, dan menyatakan ketidakperawanan itu ibarat membeli pakaian rusak. Keperawanan adalah kepentingan dan otoritas laki-laki, sama sekali tidak ada manfaatnya untuk perempuan, atau dengan kata lain merendahkan perempuan sebagai manusia yang utuh. Tubuh perempuan bukan miliknya sendiri, tetapi ditentukan, dikendalikan dan dikontrol oleh laki-laki. Perempuan tidak diperkenankan memiliki otoritas tubuhnya sendiri. Kenyataan budaya patriarki ini juga terlihat dari bagaimana perempuan tidak punya hak menolak hubungan seksual, mengatur jarak kelahiran, menunda kelahiran, memilih  kontrasepsi, menolak disunat, dll. Dalam hal seksualitas, perempuan tidak diperkenankan memiliki dan menentukan dirinya sendiri.

Keperawanan adalah mitos yang dibangun dan diyakini begitu saja selama ratusan tahun, sehingga banyak orang tidak merasa perlu untuk mengetahui faktanya. Orang cukup percaya saja dan bahkan perempuan diliputi rasa cemas sepanjang hidupnya gara-gara soal keperawanan. Kita tidak pernah merasa ingin tahu, apakah selaput dara itu benar-benar ada, dan apa gunanya untuk perempuan sendiri? Dan kita tidak pernah bertanya, mengapa keperawanan selalu harus dipersembahkan untuk laki-laki?

Keperawanan itu Mitos

Istilah keperawanan (Virgin) berasal dari bahasa Latin yaitu Virgo atau Gadis, Perawan. Istilah ini juga dimaknai sebagai sesuatu yang baru, muda (selanjutnya seperti barang yang baru saja diproduksi).

Sudah banyak sekali penelitian tentang selaput dara, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Para seksolog sudah mengidentifikasikan bahwa sebagian perempuan tidak memiliki selaput dara sejak lahir. Bahwa tidak serta merata ada selaput dara yang sobek akibat hubungan seksual.

Selaput dara memiliki berbagai macam bentuk. Ada selaput yang melingkari lubang vagina (annular hymen), ada yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka (septate hymen), ada yang ditandai dengan beberapa lubang kecil dengan jumlah yang lebih banyak (cibriform hymen), serta ada yang sudah berhubungan seksual, tetapi masih menyisakan selaput dara (introitus).

Begitu pentingkah kita mengetahui berbagai bentuk selaput dara ini? Sebenarnya sama sekali tidak, karena selaput dara adalah bagian tubuh yang tidak punya fungsi (tidak berguna) sama sekali. Tetapi menjadi penting untuk meruntuhkan mitos keperawanan yang sampai saat ini masih diagung-agungkan, bahkan dijadikan sebagai kebijakan hukum di berbagai daerah sehingga membuat anak-anak perempuan harus diperiksa satu persatu keperawanannya.

Berikut adalah mitos dan fakta soal keperawanan:

Mitos: setiap perempuan dilahirkan dengan memiliki selaput dara.

Fakta: ternyata tidak. Tidak semua perempuan lahir dengan selaput dara pada vaginanya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bayi perempuan lahir tanpa selaput dara.

Mitos: selaput dara bentuknya sama pada setiap perempuan, seperti selaput tipis tanpa lubang.

Fakta: salah besar. Seperti juga manusia memiliki wajah yang berbeda, demikian juga selaput dara. Selaput dara memiliki lubang atau pori yang bentuknya bervariasi. Lubang pada selaput dara dapat bertambah lebar setelah seorang perempuan mengalami menstruasi yang pertama kali.

Tes Keperawanan menjadi Aturan Hukum?

Ajaib memang setelah kita mengetahui mitos dan fakta tentang selaput dara, kemudian dijadikan aturan tes keperawanan yang diterapkan di sekolah, sebuah institusi pendidikan yang seharusnya memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi murid-muridnya. Manusia muda, seharusnya dibekali ilmu yang mengajarkan tentang akal sehat dan budi pekerti. Terlihat sekali kebijakan tes keperawanan ini adalah kebijakan “tanpa ilmu”(selanjutnya disebut kebodohan) apalagi dengan alasan untuk menghentikan anak-anak perempuan terjerumus dalam prostitusi. Kebijakan ini selain akan melukai perempuan, juga merusak mandat institusi pendidikan yang memiliki tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Kebijakan juga seharusnya berlaku pada setiap warga negara. Tetapi tes keperawanan hanya diberlakukan pada perempuan yang dianggap “seharusnya masih gadis”, meskipun kita juga tidak perlu repot-repot menuntut tes keperjakaan, karena akan terjebak pada kebodohan yang sama.

Apakah –bila kita adalah orang tua dari anak-anak perempuan—rela anaknya diminta berjejer antri, dipanggil satu persatu, lalu diperiksa dengan cara mengangkang kemudian dimasukan dua jari di vaginanya, dan setelah itu semua murid perempuan akan berjalan agak mengangkang kesakitan seperti cerita awal di atas? Atau relakah kita membiarkan teman-teman laki-laki mereka bertanya “jadi kamu masih perawan atau tidak?”Atau bagi yang dianggap sudah tidak perawan, apa yang akan dilakukan kepada mereka? Bukankan tes keperawanan adalah mempermalukan perempuan secara massal? Bukankah anak-anak perempuan seharusnya dibekali ilmu bukan dipermalukan?

Sumber: http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2013/08/tes-keperawanan-kebodohan-yang-mempermalukan-perempuan.html

Refleksi Pemikiran Kartini

Siaran Radio Pro 1 RRI 16 April 2013

Narasumber : Astutik Supraptini (Savy Amira Surabaya)

Penyiar: Pendengar, seperti yang biasa kita peringati di bulan April, kali ini kita akan membicarakan mengenai pemikiran dari Ibu Kartini. Disini saya ditemani oleh mbak Astutik dari Savy Amira Surabaya. Mbak Astutik bisa dijelaskan apa yang akan kita diskusikan sore ini?

Narasumber: Terimakasih Mas Indra, tujuan dari diskusi sore ini adalah mengajak untuk melihat secara lebih kritis makna perjuangan Kartini melalui surat korespondensinya terkait dengan perjuangan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Jadi diskusi ini akan melihat sosok Kartini dan pemikirannya sebagai sumber inspirasi yang aktif, khususnya bagi gerakan perempuan di Indonesia.

Penyiar: Mungkin bisa diceritakan mengenai latar belakang kehidupan Ibu Kartini?

Narasumber: Kartini lahir tahun 1879 dan meninggal tahun 1904 merupakan puteri dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pesisir utara Pulau Jawa. Ayahnya merupakan seorang yang berpikiran maju, dia mengijinkan anak-anak perempuannya mengikuti pendidikan sekolah dasar bersama kakak-kakak laki-lakinya. Hal ini merupakan suatu yang luar biasa pada saat itu. Memasuki remaja, dia menginginkan untuk meneruskan sekolah, namun nilai-nilai feodalisme Jawa tidak mengijinkan hal tersebut untuk anak perempuan. Meskipun ayahnya seorang yang progresif dan mendukung gagasan-gagasannya, namun ada nilai-nilai menindas yang tidak bisa ditembus.

Sms (Pak Hari) : Kenapa peringatan hari Kartini selalu identik dengan pakaian adat? Dan selalu yang dipakai adat Jawa? Padahal Indonesia kan beragam?

Penelpon (Mbah Marijan) : Selain Kartini sebetulnya sudah ada pahlawan-pahlawan wanita, seperti Rohana Kudus yang juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Padang dan juga seorang jurnalis perempuan pertama, lalu ada pahlawan perempuan lainnya seperti Christina Martha, juga Dewi Sartika. Selanjutnya, mengapa kaum perempuan hanya mengandalkan kuota 30% saja untuk meraih keterwakilan? Mengapa tidak seperti Kartini?

Narasumber: Terimakasih untuk pendengar yang telah merespon. Pertama, mengapa peringatan hari Kartini selalu dengan pakaian adat. Hal ini tidak lepas dari ideologi politik pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Seperti kita ketahui Kartini dianugerahi gelar pahlawan pada masa Suharto. Orde Baru melihat Kartini sebagai perempuan atau ibu yang disimbolkan lemah lembut dan cantik, sebagai sesuatu yang diatur dan di ranah domestik. Pada jaman Suharto nilai-nilai yang ditanamkan dan berefek hingga saat ini melalui PKK dan Dharma Wanita, perempuan dianggap sebagai “konco wingking” atau biasa disebut sebagai pelengkap suami, jadi dia tidak berdiri sendiri, kalaupun perempuan bekerja dia hanya sebagai pelengkap. Simbolisasi peringatan Kartini dengan kebaya atau pakaian adat merupakan pengekangan pada perempuan, dan itu mundur dari pemikiran Kartini yang menginginkan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sehingga peringatan hari Kartini yang kita saksikan saat ini hanya mengambil raga dari Kartini yang kebetulan seorang priyayi Jawa dengan pakaian keseharian kebaya tapi tidak pemikirannya.

Penyiar: Jadi yang harus dikuatkan seharusnya pemikiran-pemikirannya.

Narasumber: Iya, memang harusnya seperti itu yang semestinya dilakukan setiap perayaan hari kartini, jadi pemikirannya direfleksikan dengan kondisi sekarang.

Penyiar:  Mungkin bisa ditanggapi juga pertanyaan dari Mbah Marijan.

Narasumber: Kuota 30% ini merupakan pintu untuk masuk bagi perempuan. Jadi sebagai daya ungkit untuk masuk ke dalam ranah badan legislatif, sehingga bisa terlibat dalam membuat UU yang nantinya akan bisa membantu kehidupan perempuan dan anak serta komunitas yang kurang beruntung. Sayangnya dalam implementasinya, kuota 30% ini mengalami banyak hambatan, misalnya dari Parpol kurang melakukan pendidikan politik dan kaderisasi bagi kader perempuan. Dari beberapa penelitian yang saya baca, untuk menjadi seorang Caleg harus mempunyai modal yang kuat secara ekonomi, secara pendidikan dan pengetahuan juga kuat, secara politik juga harus memiliki kekuatan yang cukup. Hal ini sulit untuk dipenuhi oleh perempuan tanpa ada dukungan yang kuat dari parpol itu sendiri bahwa mereka benar-benar serius untuk mengusung 30% tersebut.

Penyiar: Kalau dilihat dari jatah awal 30% bisa dilihat sebagai apresiasi bahwa perempuan diberikan kesempatan lebih banyak.

Narasumber: Iya, sebagai caleg perempuan kita juga harus pintar melihat apakah pencalegan nanti itu juga difasilitasi oleh Parpol. Selain itu UU pemilu yang menentukan sistem pemilu nanti akan seperti apa, hal-hal ini sangat mempengaruhi implementasi dari kuota 30%.

Penyiar: Kalau dibilang tadi kurang semangat sepertinya memang tidak juga ya, tapi apa mengapa tidak bisa maju juga? Mbak Astutik mungkin bisa dilanjutkan dengan pemikiran Kartini yang hidup di abad 20.

Narasumber: Kartini itu hidup akhir abad 19 dan awal 20. Dia menuliskan pemikirannya melalui surat korespondensinya itu di tahun1800an. Kemudian di tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang sudah mempunyai sekian selir dan sekian banyak anak. Kartini menjadi istri resmi, karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan semua istri lainnya. Dalam menerima perkawinan ini, Kartini juga menulis tentang keputusasaannya, karena harus menikah dengan laki-laki yang sudah mempunyai beberapa istri. Meskipun suaminya merupakan orang yang berpikiran tradisional dalam hal perkawinan, namun dia mendukung gagasan Kartini dan mengijinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah di Rembang serta mengajar di sekolah untuk perempuan. Tahun 1904, Kartini meninggal saat melahirkan.

Pemikiran Kartini menginspirasi aktivis perempuan mulai pra-kemerdekaan,  kongres perempuan di solo dengan aktivis-aktivis perempuan yang mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Kartini, kemudian pada saat Orde Lama itu ada Gerwani. Namun ketika memasuki Orde Baru, organisasi semakin dipersempit, misalkan parpol hanya 3 buah, kemudian organisasi perempuan juga 1 yaitu PKK, sehingga hal tersebut mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat kita termasuk perempuan. Kondisi-kondisi itu juga berpengaruh terhadap gerakan perempuan. Ketika pasca reformasi soeharto, gerakan perempuan harus memulai lagi. Ini memang  peluang yang bagus tapi tanpa dukungan yang serius dari pemerintah, elit politik, elit masyarakat dan anggota masyarakat hal ini akan susah, karena nilai-nilai budaya bahwa perempuan harus di rumah, mengurus anak dan suami, menurut pada suami, dan juga beban ganda, misalkan walau bekerja dia masih tetap mengurusi rumah. Saat ini terkait dengan relasi rumah tangga, relasi keluarga antara pasangan seharusnya yang ditonjolkan adalah berdialog untuk menciptakan komunikasi yang setara dan bekerjasama. Sehingga harus dimulai dari keluarga dulu, kemudian institusi-institusi sehingga akan menginspirasi perempuan untuk melakukan sesuatu.

Penyiar: Kita akan melihat bagaimana dari sisi sosial budaya pada saat itu?

Narasumber: Dalam konteks sosial budaya kita melihat bagaimana kehidupan sehari-hari Kartini sebagaimana dia dibesarkan oleh keluarga yang ningrat meskipun ayahnya juga berpikiran progresif dengan anak-anaknya boleh bersekolah. Namun, ayahnyapun juga berpoligami dan Kartini bukan anak dari istri pertama, sehingga Kartini bisa memahami perasaan perempuan dan anak dari poligami,  selain dia melihat bahwa rakyat Jawa saat itu sedang menderita karena penjajahan. Pada masa pingitan, karena tidak diijinkan meneruskan pendidikan, dia bisa korespondensi,  membaca banyak buku dalam bahasa Belanda. Kemampuan korespondensi dan membaca ini didukung oleh kemampuannya berbahasa belanda baik membaca, menulis, maupun berbicara. Dan gagasan-gagasan pemikiran kartini itu didapat dari korespondensi, diskusi dengan teman korespondensinya, mengamati kehidupan disekitarnya, dan membaca buku-buku dan membandingkan dengan kondisi bangsa pada saat itu.

Penyiar: Adakah sahabat dekatnya yang memiliki pemikiran yang sama pada saat itu?

Narasumber: Kartini melakukan korespondensi dengan beberapa orang termasuk dengan feminis Belanda namanya Stella Zeehandelaar, kemudian dengan suami istri Abendanon. Abendanon ini yang menerbitkan surat-surat Kartini, ada 14 surat yang dikirimkan Kartini pada suami istri Abendanon, meskipun yang terbanyak dikirim ke Stella. Pada saat hendak diterbitkan pada tahun 1911, Abendanon meminta surat yang ditulis Kartini untuk Stela. Namun, Stella tidak mau memberikan pada Abendanon karena dia curiga motif Abendanon ingin menerbitan surat-surat itu.

Penyiar: Isi dari korespondensi itu apa saja? Apakah yang ditulis itu menyemangati untuk perjuangan Indonesia?

Narasumber: Saat itu konteknya adalah Jawa. Rasa sebagai bangsa Indonesia belum terbentuk. Saat itu belum ada gerakan perlawanan dan organisasi yang dipelopori kaum cendikiawan juga belum lahir. Jadi Kartini merupakan pemikir awal, dia mengamati apa yang terjadi dengan bangsanya, yaitu bangsa Jawa. Kondisi yang terjadi pada saat itu dibawah tekanan budaya yang tidak adil pada perempuan dan juga dibawah penjajahan Belanda.

Penyiar: Bagaimana mengenai emansipasi?

Narasumber:Kata emansipasi itu sudah ada lebih dari satu setengah abad yang lalu,  dan Kartini dalam suratnya pada Abendanon mengatakan bahwa “kata emansipasi ketika saya kecil itu tidak bermakna apa-apa dan jauh dari jangkauan saya, tapi dengan berlalunya waktu ketika saya menjadi lebih dewasa, saya melihat bahwa di sekeliling saya keadaan sangat memilukan, menyedihkan hati, membuat saya meneteskan airmata dan kesedihan yang luar biasa” dan kemudian dia menyatakan bahwa dia harus berbuat sesuatu, itu isi suratnya kepada Abendanon.

Penyiar: Memang waktu itu penyiaran pada saat penjajahan belanda sangat tidak bebas untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran seorang wanita pribumi, misalnya melalui media?

Narasumber: Kartini melakukan korespondensi dan tidak disebarkan melalui media, hanya berkorespondensi dengan seseorang misalkan, saya menceritakan dengan mas Indra (penyiar) perasaan saya bagaimana ini bisa menjadi lebih baik. Dan kepada Stella dan Abendanon, Kartini menyatakan hasil pengamatannya dan kemudian juga hasil pemikirannya dari membaca buku, membandingkan yang terjadi dengan bangsanya dan bangsa Eropa, dan mengambil kesimpulan bahwa yang terpenting dilakukan agar bangsa pribumi ini sejajar dangan bangsa eropa adalah memiliki ilmu pengetahuan atau kata lainnya adalah pendidikan. Kartini menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan itu adalah salah satu persyaratan penting untuk kemajuan bangsa kita.

Sms (Pak Jahuri): Dari pemikiran Kartini apa yang bisa dilakukan dengan lingkungan kita, komunitas kita, misalnya mbak Astutik dengan Savy Amira?

Narasumber: Kami dari Savy Amira fokus kepada isu perempuan khususnya penanganan kekerasan perempuan dan anak di Surabaya, terkait dengan pemikiran Kartini bahwa pemikiran Kartini tidak hanya pendidikan, tetapi juga kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan, yang dilihat Kartini pada kasus poligami. Dari pemikiran Kartini kita bisa terapkan bahwa kita berusaha mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui konseling, pendampingan, dan pendidikan pada masyarakat..

Penyiar: Saya masih ingat dengan kasus PRT Marlena, bagaimana ini?

Narasumber: Dari kasus ini bisa dilihat posisi perempuan sebagai PRT, dan itu pertanyaan untuk kita semua  apakah kita sudah benar-benar “menghargai” orang yang sudah bekerja untuk kita. Dan dari pemikiran Kartini, dia melakukan analisis kelas pada feodalisme Jawa, pemikirannya memberikan pemikiran-pemikiran modern mengenai keadilan dan kesetaraan pada semua orang. Dan ini mengajak kita untuk menciptakan relasi kemanusiaan yang utuh.

Penyiar: Menarik mengenai kemanusiaan yang utuh. Apakah sistem masyarakat kita dibangun tidak mendukung perempuan, misalnya dari pengalaman Savy Amira?

Narasumber: Kalau dari kasus-kasus Savy Amira sendiri, misalnya KDRT masih dianggap sebagai aib, masih ada yang menganggap seperti itu walaupun banyak kasus-kasus yang muncul sehingga akhirnya berani bersuara. Tapi ada beberapa catatan, ketika perempuan itu ingin melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, khususnya KDRT dia akan berpikir benar-benar karena dari sisi ekonomi dia tergantung dengan suami, bahwa ini aib keluarga, kemudian apakah dia siap untuk menanggung semuanya itu, juga dengan status janda, sehingga membuat korban berpikir banyak.

Penyiar: Kalau kita coba lihat dari korespondensi itu apakah ada yang mengenai bahwa perempuan itu bisa berdiri sendiri dan sekarang tidak hanya suami saja yang bekerja, nah apakah itu juga merupakan yang disampaikan oleh Kartini?

Narasumber: Dalam salah satu suratnya ke Abendanon, selain membahas tentang pendidikan untuk perempuan dan kemajuan rakyat dan keuntungan perempuan terdidik bagi keluarga dan masyarakat, dia juga mengatakan dari segi sosio-ekonomi bahwa setiap perempuan – bukan hanya dari perempuan kalangan miskin tapi juga kalangan atas – itu berhak untuk bekerja dan memilih pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Pada zaman itu, pemikiran seperti itu luar biasa sekali.

Penyiar: Kalau begitu apa nih ajakan kita khususnya pada kaum perempuan untuk lebih bisa menunjukkan eksistensi bermanfaat dalam keluarga dan lingkungan?

Narasumber: Kalau ini bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua, untuk masyarakat, pemerintah, organisasi, LSM dan juga professional untuk lebih bisa membedah relasi-relasi yang tidak setara, menciptakan sesuatu yang lebih baik dimulai dari yang paling kecil, misalnya dimulai dari keluarga, kemudian institusi atau organisasi dimana kita beraktivitas, untuk mulai mengubah persepsi relasi antar jenis kelamin dan peran-peran gender yang umumnya masih mneyatakan bahwa perempuan itu domestik dan laki-laki publik itu bisa dirubah,  peran domesti dan publik itu bisa dipertukarkan. Bahwa laki-laki juga punya potensi yang sama bagusnya untuk merawat anak dan itu saya lihat pada orang tua saya, bahwa bapak saya juga turut memberikan kontribusinya dalam perawatan anak dan dia hadir untuk pendidikan dan itu memberikan hal yang berbeda bagi kami anak-anaknya.

Penyiar:

Mudah-mudahan ini bisa menyemangati tidak hanya kaum perempuan tapi laki-laki untuk bisa lebih menghargai dan bisa bekerja sama tentunya. Terima kasih untuk waktunya mbak Astutik Supraptini dari Savy Amira mudah-mudahan bermanfaat untuk semua.

 

Tanpa Bhinneka, Tak Mungkin Indonesia

Ditulis oleh: Andy Yentriyani – Komnas Perempuan

Delapan puluh empat tahun yang lalu, pada 28 Oktober 1928, anak-anak muda dengan latar belakang yang beragam bersama-sama menyatakan diri sebagai satu kesatuan Indonesia dengan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Peristiwa yang dikenali dengan Sumpah Pemuda inilah yang menjadi tonggak cikal bakal negara bangsa Indonesia, yang diproklamirkan kemerdekaannya 17 tahun kemudian.

Hari ini, identitas bangsa Indonesia yang berangkat pada penghormatan atas kebhinnekaan masyarakat Indonesia justru di ujung tanduk. Beberapa indikasinya adalah:

Pembiaran kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada Agustus 2012, Komnas Perempuan mencatat adanya 282 kebijakan diskriminatif, atau bertambah 128 kebijakan sejak pertama Komnas Perempuan menyampaikan persoalan ini secara resmi kepada otoritas negara pada Maret 2009. Sebanyak 126 kebijakan diskriminatif ini diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk tujuan pencitraan daerah berdasarkan agama mayoritas. Disebut diskriminatif karena kebijakan tersebut membatasi, menghalangi dan mengabaikan jaminan pemenuhan hak asasi yang telah dijamin di dalam Konstitusi.

Sebanyak 207 dari 282 kebijakan tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan. Diantaranya, ada 60 kebijakan memaksakan cara berbusana dan ekspresi keagamaan, 96 kebijakan mengkriminalkan perempuan lewat pengaturan tentang prostitusi dan/atau pornografi, 38 kebijakan membatasi ruang gerak perempuan lewat aturan jam malam yang mewajibkan perempuan untuk berpergian hanya bila ada pendamping (muhrim) pada rentang jam tersebut, dan 7 kebijakan yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam menikmati haknya untuk bekerja lewat aturan tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas ini mengakibatkan pengeroposan wibawa hukum. Aturan tentang busana, misalnya, dikenali sebagai aturan sia-sia yang dimaksudkan untuk pencitraan semata. Dalam implementasi kebijakan diskriminatif kerap dilaporkan salah tangkap, pemerasan dan penghakiman semena-mena, seperti diarak, disiram air got, dinikahkan paksa dan bentuk-bentuk hukuman untuk mempermalukan seseorang di depan umum, seperti digunduli atau dimandikan.

Di daerah-daerah yang memiliki kebijakan diskriminatif, tindakan intoleransi juga bermunculan. Pemerintah Banda Aceh sebagai contoh, menangkapi anggota kelompok Punk dan menolak usulan masyarakat sipil untuk menyertakan pagelaran barongsai dan liong serta kehadiran narasumber non muslim dalam gelar kampanye memperingati perdamaian di Aceh.

Peningkatan sikap intoleransi terhadap minoritas agama

Dari 282 kebijakan diskriminatif, ada 31 kebijakan diskriminatif memberangus hak warga negara atas kemerdekaan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, paling banyak terhadap Ahmadiyah. Adanya hak bagi negara untuk menyatakan mana aliran sesat dan mana yang legitimate menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam mengucilkan dan menghukum kelompok minoritas agama.

Posisi negara yang tidak netral tampak pada berbagai peristiwa penyerangan terhadap kelompok minoritas agama. Sebagai pihak yang menjadi korban, anggota kelompok minoritas agama justru dikriminalisasi. Dalam kasus Cikeusik, anggota Ahmadiyah yang bertahan diri justru dihukum penjara dengan tuduhan memprovokasi kekerasan. Dalam kasus Sampang, pemimpin Syiah yang diserang justru dipenjara dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.

Di berbagai daerah, juga muncul desakan untuk melarang pendirian rumah ibadah. Bahkan, ketika izin untuk rumah ibadah telah diterbitkan dan berkekuatan hukum tetap. Kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia adalah dua kasus mencuat. Dalam kasus GKI Yasmin, izin untuk mendirikan gereja telah dinyatakan syah oleh Mahkamah Agung. Otoritas nasional seolah tak memiliki kemampuan untuk memaksa walikota Bogor untuk tunduk pada hukum. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh sikap Mendagri, Gamawan Fauzi, yang memaksa GKI Yasmin untuk relokasi meskipun telah ditolak oleh warga setempat yang ditunjuk sebagai lokasi relokasi. Baik dalam kasus GKI Yasmin maupun HKBP Filadelfia, polisi yang berada di lokasi kejadian seolah berdiam diri membiarkan kelompok massa melakukan kekerasan terhadap jemaat yang sedang beribadah.

Penelantaran dan diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Dalam sistem negara Indonesia, saat ini ada 6 agama yang dianggap “resmi” karena dikenali dalam undang-undang. Agama-agama yang lain kerap tidak dikenali dan mengalami diskriminasi. Apalagi penghayat kepercayaan. Meskipun mereka adalah penganut agama leluhur, sebagian besar adalah masyarakat adat Indonesia, kehadiran mereka selalu dipertanyakan.

Pada masa Orde Baru, mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama resmi bila hendak memperoleh KtP. Praktik serupa masih tetap berlangsung di banyak daerah, sekalipun telah ada UU Administrasi Kependudukan yang membolehkan pencatuman penghayat kepercayaan dalam KtP. Akibatnya, sejumlah banyak penghayat tidak memiliki KtP atau terpaksa memilih salah satu agama yang diakui negara. Tanpa KtP akan sulit bagi mereka untuk mengakses layanan publik yang lain, termasuk untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih.

Dalam hal pencatatan perkawinan, penghayat kepercayan juga berhadapan dengan aturan yang berbeda dari pemeluk agama. Harus ada pemuka agama dari organisasi terdaftar yang mensahkan perkawinan itu. Padahal tidak semua aliran penghayat punya organisasi, dan tidak semua penghayat mau berorganisasi. Selain itu, berorganisasi semestinya adalah hak, dan bukan kewajiban. Tanpa pencatatan perkawinan, anak hasil perkawinan itu tidak dapat memiliki akte kelahiran yang sama dengan anak lainnya, sebab nama ayah tidak tercantum.

Di daerah yang memiliki kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, kehadiran pengahayat kepercayaan juga dilihat sebelah mata. Dalam tata pemerintahan yang mengutamakan pencitraan agama, maka ritual penghayat kepercayaan malah dinilai sebagai sesuatu yang menodai citra tersebut hingga dilarang, karena memuat “hal-hal yang dinilai berbau syirik seperti membakar kemenyan, memakai wangi-wangian atau ritual tertentu.”[1]

Berhadapan dengan persoalan di atas, sejumlah komunitas korban merasa bahwa sikap masyarakat Indonesia pada umumnya adalah diam, tidak mau bersuara karena kuatir dengan intimidasi, karena tidak yakin perubahan akan terjadi, ataupun karena tidak peduli. Sikap inilah yang menjadikan proses advokasi untuk hak-hak korban sulit dan tidak berhasil, hingga kini.

Mengajak lebih banyak orang peduli, dan mau bersikap karenanya merupakan kebutuhan yang mendesak. Bukan saja untuk menguatkan korban, tetapi untuk memelihara janji bersama bangsa, untuk menempatkan Indonesia sebagai kesatuan berdasarkan penghormatan pada perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya.

[1] http://www.solopos.com/2010/11/26/bupati-danar-jamasan-pusaka-akan-tetap-diadakan-76739

Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam memahami kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus memahami adanya kontrol sosial yang menjadi sebab akibat kekerasan tersebut. Kekerasan dimulai dari relasi yang memaksa dan ancaman, adanya pihak yang diposisikan lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Bentuknya bisa sangat nyata, misalnya ancaman, intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan, namun juga bisa dalam bentuk yang sangat subtil, halus misalnya dengan ekspresi-ekspresi non verbal gerakah, melalui berbagai norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perempuan tidak patut untuk aktif di luar, karena tempatnya di dalam rumah, meskipun perempuan tersebut mempunyai potensi dan kepandaian. Sedangkan laki-laki, dikondisikan untuk aktif di luar rumah, harus pintar dan sebagai pemimpin.

 Nilai-nilai semacam itu masih diyakini dalam pola relasi sehari-hari. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan posisinya menjadi lebih sulit, karena dia menerima berbagai stigma yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Misalnya, kasus perempuan (istri) yang dipukul suami karena memilih bekerja. Luka yang diderita perempuan tersebut bukan hanyak luka fisik tapi juga psikis. Selain itu, tudingan sebagai perempuan yang tidak menurut suami, istri yang berani pada suami, dsb, akan terus menempel dalam dirinya. Luka fisik akibat kekerasan mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan lama sembuhnya dan berkemungkinan menetap seumur hidupnya – yang dapat menjadi trauma yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya.

Kekerasan terjadi jika salah satu pihak direndahkan. Namun, harus disadari juga bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, misalnya hanya dipukul atau dianiaya. Tapi bisa terjadi secara kontinum, artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang kesemuanya saling kait satu sama lain. Selain itu terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan kematian pada perempuan korban merupakan efek dari kekerasan fisik dan psikis.

 Meskipun sangat beragam, secara umum efek-efek yang muncul dari kekerasan adalah:

  • Depresi
  • Tidak bisa melihat persoalan dan solusinya
  • Cemas
  • Bingung
  • Menarik diri dari lingkungan sosial
  • Rendah diri
  • Psikosomatis
  • Terganggunya kesehatan dan fungsi reproduksi
  • Memar
  • Patah tulang
  • Cacat tubuh
  • Kehilangan rasa percaya diri
  • Putus asa
  • Kematian dan bunuh diri, dsb.

 Perempuan korban kekerasan biasanya lebih banyak diam dalam menerima kekerasan tersebut, dan kita seringkali menyalahkan sikap itu. Sehingga tanpa sadar kita sebenarnya justru ikut menyalahkan korban. Padahal keterdiaman perempuan korban merupakan akibat kekerasan yang dialaminya, yaitu adanya siklus ketakutan dan nilai-nilai sosial budaya yang mengkondisikan perempuan diam karena berbagai alasan.

 Hal lain yang perlu dicermati adalah secara umum masyarakat kita diajarkan untuk mempunyai harapan bahwa semuanya akan kembali menjadi baik. Demikian pula yang terjadi pada perempuan korban kekerasan, bahwa apa yang terjadi padanya hanya kekhilafan sesaat. Pada kenyataannya, keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja merupakan bagian dari siklus kekerasan. Dari pengalaman Savy Amira menangani kasus kekerasan terhadap perempuan selalu terdapat kekerasan antar pribadi dan adanya siklus yang mempola, dimana relasi yang ada diwarnai oleh kontrol dan kekuasaan. Ada peran siapa yang kebih berkuasa dan mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kemudian melahirkan konflik karena merasa peran itu tidak dilakukan oleh pihak yang dikontrol. Konflik akan semakin kuat dan kontrol juga akan semakin diperketat yang kemudian berwujud sebagai kekerasan. Penyesalan setelah terjadinya kekerasan akan muncul pada pelaku dan hal ini menjadikan korban semakin yakin bahwa pelaku hanya khilaf. Perempuan korban yang terbiasa diajarkan untuk bersabar, bisa memaafkan pelaku, dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dalam tahap ini terbangun cinta dan harapan terhadap pelaku. Relasi yang muncul kembali menjadi indah, atau dikenal dengan fase honeymoon.

 Pada fase bulan madu atau honeymoon, perempuan yang sejak kecil dididik untuk melakukan peran yang mengutamakan relasi yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa ada harapan hubungan akan membaik, dan ia lah yang harus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya. Ketika ada konflik dan terjadi kekerasan lagi, maka siklus kekerasan yang meliputi terjadinya kekerasan, penyesalan pelaku, korban memaafkan dan honeymoon akan terulang dan terpola.  Dalam kasus kekerasan, bentuk asosiasi dari cinta adalah kekuasaan, maka tidak jarang perempuan korban kekerasan akan hidup dalam kepatuhan dan berusaha lebih baik seperti yang diingini oleh pasangannya.

 Mengapa Diperlukan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan?

Perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kekerasan yang dialami oleh korban, juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang menimpanya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya.  Disinilah pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Pendampingan Psikososial terhadap Korban Kekerasan

Dengan melihat kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut diatas, maka dalam melakukan pendampingan kita harus memahami konteks kekerasan tersebut. Perilaku  individu, baik korban maupun pelaku sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dan politik dimana nilai, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan Negara berpengaruh dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan korban, tidak hanya memerlukan penanganan medis untuk mengobati luka fisik atau penanganan hukum untuk mencari keadilan, namun korban kekerasan juga memerlukan pendampingan psikososial yang lebih mendalam untuk membangun kemandirian korban.

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban. Pendampingan psikososial terhadap korban kekerasan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Prinsip keberpihakan terhadap korban

               Keberpihakan ini bukan diartikan untuk selalu membenarkan korban, tetapi  adalah pemahaman kita sebagai pendamping terhadap kompleksitas persoalan yang dialami korban baik secara interpersonal maupun sosial yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi.

  1. Prinsip tidak menyalahkan korban

                Prinsip ini menghindarkan pendamping untuk tidak melihat korban sebagai pihak yang ikut andil atas kekerasan yang dialaminya.

  1. Prinsip pemberdayaan korban

               Dalam pendampingan diharapkan korban mampu untuk bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan bisa melepaskan ketergantungannya dalam bentuk apapun pada orang atau pihak lain.

  1. Penyadaran keadilan gender

              Dengan prinsip ini korban diajak untuk melihat kekerasan sebagai sebuah persoalan sosial dan bukan persoalan individual semata.

 Dengan prinsip tersebut, maka pendampingan psikososial bertujuan untuk:

  1. Membuat korban mampu memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional.
  2. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
  3. Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
  4. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi dirinya.

 Untuk mencapai tujuan tersebut,maka dalam melakukan pendampingan psikososial ada tahapan yang umumnya dilakukan, yaitu:

  1. Mendefinisikan persoalan.
  2. Eksplorasi atau identifikasi kebutuhan untuk perubahan, persepsi baru, mengembangkan pemahaman.
  3. Mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif, rencana dan partisipasi aktif dari korban.
  4. Intervensi meliputi monitoring, evaluasi perkembangan, mensuport perilaku untuk bisa menolong diri sendiri, memikirkan alternatif solusi pada situasi sulit.
  5. Penyelesaian dan evaluasi (evaluasi atas intervensi, membuat rencana masa depan, kemandirian/ penyapihan).

 Pada dasarnya pendampingan psikososial bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pendampingan tidak saja dilakukan oleh seorang psikolog tetapi juga dilakukan oleh setiap orang yang berlatar belakang disiplin ilmu lain. Namun demikian, pendamping paling tidak mempunyai kemampuan dalam hal konseling, antara lain:

  • Paham terhadap stereotip, nilai-nilai bias gender yang merendahkan perempuan.
  • Korban dipahami sebagai kelompok yang marjinal, tertekan, terdiskriminasi.
  • Konselor berpihak pada perempuan/pihak yang lemah.
  • Konselor dapat share pada saat yang tepat dan porsi yang tepat.
  • Korban ditempatkan sebagai pihak yang paling tahu dan paling ahli.
  • Mendukung korban untuk menjadi dirinya sendiri.
  • Terlibat dalam kegiatan komunitas untuk memberdayakan perempuan.
  • Memiliki rasa penerimaan, persahabatan dan penuh kepercayaan pada korban.

 Pendampingan psikososial bisa dilakukan dalam bentuk:

  1. Konseling tatap muka di ruang konseling.
  2. Hotline telpon.
  3. Home visit/kunjungan rumah.
  4. Shelter.

 Pendampingan dan Tindakan Preventif

Pendampingan psikososial yang efektif diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pada perempuan korban kekerasan. Artinya, korban dianggap mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan mampu membangun potensinya. Korban yang sudah “selesai” ini disebut dengan survivor. Survivor dalam hal ini merupakan pihak yang sangat efektif dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui survivor ini diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran dan penyadaran komunitas di sekitarnya, sekaligus melakukan fungsi perlindungan sosial bagi perempuan korban kekerasan. Jika dikaitkan dengan tindakan kuratif yaitu pendampingan pada korban, maka pendampingan pada korban akan sangat relevan dengan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan kita semua bisa melakukannya.

 (Anna Mukarnawati – tulisan ini pernah disampaikan dalam Sarasehan dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pemkot Surabaya di Hotel Santika tanggal 29 Desember 2003).

Gizi, Perempuan, dan Masa Depan Bangsa

Secara global diakui bahwa status kesehatan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan program pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari  status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat sangat menentukan kualitas sumberdaya manusia, prestasi akademik dan daya saing bangsa. Kasus gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, dan angka kurang gizi pada ibu dan anak diyakini akan menurunkan kualitas sumberdaya dan daya saing bangsa, sehingga dapat menghambat laju pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melakukan banyak cara untuk membangun masyarakat yang sehat, baik laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Bersama-sama dengan pemerintah daerah, lembaga donor, dan swasta telah dilakukan program pemberian dana, bantuan teknis, fasilitas, dan advokasi dalam hal kesehatan, pangan dan gizi pada masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, data yang ada selama ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan.  Misalnya untuk fenomena gizi buruk, data dari Unicef menyatakan bahwa pada tahun 2011 Balita yang menderita gizi buruk di Indonesia sebesar 40%. Kasus gizi buruk ditemukan tidak hanya di perdesaan, tapi juga perkotaan. Di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur permasalahan ini selalu muncul seakan menjadi persoalan yang tidak teratasi.

Sedangkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) Indonesia masih tertinggi di ASEAN, yaitu sebesar 228/100.000 kelahiran hidup. Sebesar 55% kematian ibu disebabkan oleh pendarahan dan pre-eclampsia yang terkait erat dengan kondisi gizi buruk semasa hamil. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup. Padahal, target yang ingin dicapai secara global melalui Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Milinium – dimana Indonesia ikut berpartisipasi didalamnya – pada tahun 2015 adalah menurunkan AKI menjadi 102/100.000 kelahiran hidup, dan menurunkan AKB menjadi 23/1.000 kelahiran hidup (Kompas, 24 Februari 2011).

Jika kita menilik pada upaya yang telah dilakukan untuk menyehatkan masyarakat yang hasilnya kontras dengan realitas yang ada, tentu muncul pertanyaan mengapa kasus gizi buruk pada Balita dan pada ibu hamil, dan angka kematian ibu melahirkan serta bayi masih tetap tinggi? Untuk melihat permasalahan ini, perlu disadari bahwa permasalahan kesehatan, pangan dan gizi adalah persoalan multifaktor. Persoalan ini bukanlah hal yang berdiri sendiri, muncul tiba-tiba dan sesekali. Tanpa melihat akar masalahnya tujuan yang ingin dicapai oleh program kesehatan dan MDGs merupakan hal yang sangat ambisius.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas pentingnya upaya peningkatan status kesehatan dan status gizi pada masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif gender. Diyakini oleh banyak pihak bahwa salah satu kunci pemecahan permasalahan tersebut adalah pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan Balita untuk menekan tingginya AKI dan AKB sekaligus menekan fenomena gizi buruk serta melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Namun upaya tersebut merupakan suatu proses yang kompleks, yang bukan hanya ditentukan oleh faktor teknis kesehatan, tetapi juga faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya – bagaimana nilai-nilai sosial budaya menempatkan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Pentingnya Gizi Bagi Ibu Hamil dan Balita

Pemenuhan gizi bagi perempuan memegang peran yang signifikan dalam menurunkan AKI, AKB dan menentukan kualitas anak yang akan dilahirkannya. Fakta mengatakan bahwa permasalahan gizi merupakan masalah intergenerasi, karena ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan bayi kurang gizi. Secara medis, diketahui bahwa ibu hamil yang kurang gizi berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah yang berisiko memiliki IQ rendah dan tumbuh kembang dengan tidak optimal. Jalal (dalam Bappenas, 2011) menyebutkan bahwa sejumlah penelitian menunjukkan peran penting zat gizi tidak hanya pada pertumbuhan fisik saja, tapi juga pertumbuhan otak, perkembangan perilaku, motorik, dan kecerdasan.

Martorell (ibid) juga menyatakan bahwa kekurangan gizi pada masa kehamilan dan anak usia dini menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, dan gangguan perkembangan kognitif. Gizi buruk pada saat sebelum kehamilan dan masa kehamilan mempengaruhi tumbuh kembang janin dan berakibat buruk pada kesehatan janin/anak di masa depan, termasuk dampak yang harus ditanggung oleh keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai contohnya adalah kekurangan gizi pada Balita dan ibu hamil akan berakibat pada biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh keluarga dan pemerintah, karena banyaknya warga yang mudah terserang penyakit sebagai akibat kurang gizi. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas kerja. Karena itu investasi gizi pada perempuan dan anak merupakan hal penting yang harus dilakukan.

 Feminisasi Isu Gizi

Tak dapat disangkal bahwa permasalahan kesehatan, pangan dan gizi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dan politik. Nilai-nilai sosial budaya merupakan acuan perilaku kesehatan masyarakat. Terkait dengan pemenuhan pangan dan gizi, dalam setiap masyarakat makanan adalah elemen penting bagi kehidupan manusia. Budaya membentuk pola pemahaman masyarakat tentang apa definisi makanan; oleh siapa makanan itu boleh dimakan; kapan boleh dimakan; dan bagaimana makanan itu dimakan. Pola makan mempunyai implikasi sosial dan pada kondisi kesehatan individu dan masyarakat.  Pola ini terinternalisasi sejak kanak-kanak dan menjadi kebiasaan setelah dewasa.

Umumnya nilai-nilai sosial budaya patriarki menempatkan peran ibu dan perempuan dalam hal pengelolaan makanan dan pemenuhan gizi keluarga di tingkat rumah tangga dan masyarakat – sebagai bagian dari peran domestik perempuan. Contohnya, sampai saat ini masih dijumpai pola makanan dalam keluarga menurut kedudukan seseorang dalam keluarga, dimana makanan untuk Bapak dan laki-laki dewasa lebih diutamakan dengan porsi lebih banyak dan jenis lauk bervariasi dibanding untuk ibu dan anak-anak. Sosialisasi dan praktik tabu makanan pun masih dijumpai di masyarakat, misalnya larangan makanan tertentu bagi perempuan, ibu hamil, dan Balita, padahal makanan tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Kemudian faktor kemiskinan adalah muara lain dari persoalan gizi buruk. Pengertian kemiskinan bermakna banyak dan multidisiplin, namun esensi dari definisi kemiskinan adalah tiadanya akses pada hal-hal vital dalam hidup. Orang kurang/tidak punya akses pada sumberdaya dasar yang menopang kehidupan seperti air bersih, rumah layak huni, alat kerja, makanan bergizi, pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, lingkungan sehat dan lapangan kerja. Bank Dunia mencatat bahwa 50 persen rumah tangga di Indonesia tergolong rentan miskin akibat krisis ekonomi (Kompas, 23 Desember 2012).

Dalam kondisi miskin yang menjadi masalah dalam pemenuhan pangan dan gizi adalah ketersediaan bahan makanan. Karena dikondisikan oleh nilai sosial budaya sebagai pengelola makanan dalam keluarga, perempuan akan ikut memikirkan bagaimana anaknya bisa makan dan cenderung mengabaikan kebutuhan gizinya sendiri. Gizi buruk pada Balita dan anak-anak banyak terjadi sejak mereka dilahirkan. Kemiskinan dan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi bagi perempuan hamil dan anak-anak menjadi penyebab utama meningkatnya korban gizi buruk di Indonesia.

Gizi buruk tidak hanya ditemukan pada keluarga miskin, tapi juga pada keluarga yang mampu secara ekonomi. Bagi golongan mampu yang menjadi faktor adalah pola makan, kesadaran gizi dan tanggung jawab orangtua. Sebagian besar dari kita termasuk juga kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, cenderung menunjuk pada peran ibu terkait dengan pemenuhan gizi pada keluarga. Padahal, pemenuhan gizi pada anak adalah tanggung jawab orangtua, baik ibu maupun bapak, masyarakat dan negara.

Faktor kultural yang diwarnai nuansa patriarki juga ikut menyumbang perilaku kesehatan dalam relasi gender di dalam keluarga dan masyarakat, khususnya status kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Misalnya, lemahnya posisi tawar perempuan dapat mengancam kesehatan perempuan dan anak yang dilahirkannya. Konsep istri harus patuh pada suami menyebabkan perempuan tidak mampu menolak untuk berhubungan seks dengan suami yang mengidap penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS. Karena meminta pasangan menggunakan kondom dan menanyakan kondisi kesehatan seksual suami biasanya dianggap hal yang tabu dan mempertanyakan kesetiaan suami. Padahal data Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa 34 persen HIV/AIDS terjadi pada perempuan dan kasus tertinggi (288 kasus) pada ibu rumah tangga (Kompas, 22 Desember, 2011).

Selain itu, faktor budaya mengenai pernikahan dini juga berpengaruh pada status kesehatan perempuan dan anak. Tanpa perencanaan yang matang, perempuan bisa terus-menerus hamil dan melahirkan. Selain melelahkan, perempuan dan anak yang dilahirkan akan berpeluang kekurangan gizi. Dalam kondisi ini, karena tanggung jawab domestik yang besar pada perawatan dan pengasuhan anak-anak yang berjumlah banyak, perempuan tidak bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Ketidaktahuan ibu mengenai resiko kehamilan dan bahaya melahirkan juga bisa memicu kematian ibu dan anak.

 Strategi Kebijakan dan Praktis: Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas

Terkait dengan kompleksitas permasalahan gizi, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan program praktis yang diaplikasikan di tingkat masyarakat perlu memasukkan faktor sosial budaya, kemiskinan, pendidikan, persepsi masyarakat mengenai hak asasi manusia termasuk gender, persepsi mengenai kesehatan reproduksi termasuk tabu makanan dan praktik kesehatan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan modern.

Program gizi jangan hanya diarahkan pada kebutuhan anak tapi juga bagi ibu. Persoalan gizi buruk pada anak memang penting, namun ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, akan mengakibatkan angka kematian ibu dan anak yang tinggi.

Implementasi kebijakan dalam hal kesehatan dan gizi jangan hanya menekankan pada peran ibu/perempuan. Program pemberdayaan perempuan untuk sadar kesehatan dan gizi memang perlu, tapi tanpa dukungan suami dan masyarakat tujuan program tersebut akan sulit dicapai. Akan lebih baik jika program diarahkan pada pemberdayaan orangtua (ibu bapak) dan komunitas. Di tingkat keluarga, perlu ada informasi dan pelatihan bahwa pemenuhan gizi keluarga menjadi tanggung jawab suami istri dan kedua orangtua, bukan hanya tanggung jawab ibu/perempuan.

Pada level komunitas, misalnya, isu gizi terkait erat dengan persoalan ketahanan pangan dan ekonomi. Untuk itu diperlukan pemikiran yang kreatif dalam menciptakan program yang lebih realistis, menggugah kepedulian masyarakat dan swasta, dan efeknya berjangka panjang. Keterlibatan masyarakat dan swasta adalah penting dalam konteks kekinian yang menekankan pada partisipasi sebagai bagian dari penerapan prinsip demokrasi. Karena itu masalah pemenuhan gizi, kasus gizi buruk, AKI dan AKB tidak harus dipikirkan oleh pemerintah saja, tapi juga oleh masyarakat, perempuan dan laki-laki dan swasta. Contoh yang dapat diberikan adalah kampanye lumbung pangan, pemanfaatan pekarangan, kolam dan sungai untuk perikanan, dan diversifikasi pangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Kepedulian individu, masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat akan berdampak signifikan pada penurunan AKI, AKB dan kasus gizi buruk. Upaya ini secara tidak langsung akan mencerdaskan generasi yang akan datang (as/03/12).

Sumber:

  1. Annual Review of Anthropology, The Anthropology of Food and Eating, Vol. 31: 99-119, October 2002.
  2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2011, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015.
  3. Kompas, 22 Desember 2011, Kesehatan Reproduksi: Penuhi Hak Perempuan.
  4. Kompas, 23 Desember 2011, Kemunduran Membayangi Kemajuan.
  5. Kompas, 24 Februari 2012, Ironi Kematian Ibu dan Rahasia Mencerdaskan Bangsa.

Peran Laki-Laki Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Dengan berkembangnya zaman, bertambah pula kuantitas dan kualitas laki-laki yang peduli dan aktif mencegah dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Istilah kekerasan berbasis gender membantu dalam memahami fakta kekerasan terhadap perempuan. Dengan memahami  makna kekerasan berbasis gender, maka dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender bukan hanya perempuan korban kekerasan,  tetapi juga pelaku kekerasan yang pada umumnya laki-laki. Pada umumnya, laki-laki menganggap fakta kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT adalah urusan perempuan. Stereotip yang terbentuk di masyarakat mengenai kodrat laki-laki dan perempuan serta persepsi tentang maskulinitas dan feminimitas menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan berbasis gender tersebut.

Fokus penanganan kekerasan berbasis gender pada masa sekarang, bukan lagi hanya pada perempuan sebagai korban, tetapi beralih pada hubungan kekuasaan antara gender laki-laki dan gender perempuan, yaitu hubungan yang tercipta dan dilanggengkan oleh stereotip atau pencitraan. Perempuan misalnya dicitrakan dengan sifat yang lemah lembut dan laki-laki dicitrakan dengan karakteristik kuat dan perkasa. Pencitraan demikian dapat menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Namun perlu diingat bahwa laki-laki pelaku kekerasan terhadap perempuan mempunyai potensi pula untuk melakukan kekerasan terhadap sesama lelaki. Laki-laki mempunyai kuasa, kemampuan dan pengaruh dalam perkembangan kekerasan di masyarakat, baik yang berbasis gender ataupun tidak. Sebagai contoh  laki-laki dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya, atau mengintervensi laki-laki lain yang melakukan kekerasan berbasis gender.

Sebetulnya, laki-laki berperan penting dalam program penanganan dan pencegahan menangani atau mencegah kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini laki-laki tidak lagi hanya dipandang sebagai penyebab atau pelaku kekerasan. Contoh program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan misalnya, serangkaian sesi lokakarya atau workshop interaktif, pelatihan kepemimpinan dan kampanye norma-norma sosial yang anti kekerasan berbasis gender melalui media massa. Sasaran program pencegahan ini dapat diikuti oleh berbagai kelompok umur. Pada kelompok anak laki-laki usia sekolah, aktivitas yang dapat dilakukan misalnya berfokus terhadap isu-isu pelecehan seksual dan kekerasan pada saat pacaran. Lalu pada kelompok mahasiswa atau usia dewasa awal akan fokus pada isu kekerasan seksual. Dan untuk kelompok dewasa dan yang berkeluarga, kegiatan pencegahan dapat memfokuskan pada isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan program pencegahan kekerasan berbasis gender yang dilakukan akan dihasilkan kelompok-kelompok atau forum laki-laki yang peduli terhadap kesetaraan dan keadilan gender dan peduli terhadap isu-isu kekerasan yang berbasis gender.  Dalam forum tersebut mereka dapat berbagi dan berdiskusi mengenai isu kekerasan dan penanganannya dengan perasaan nyaman dan terbuka. Program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender,  juga diberikan kepada laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan, pelaku kekerasan maupun laki-laki yang tidak tampak berpotensi untuk melakukan kekerasan.

Program-program pencegahan yang memberi peran pada laki-laki tersebut bukan bermaksud untuk melegalkan, membenarkan atau membela laki-laki pelaku kekerasan terhadap perempuan. Namun dengan adanya kelompok laki-laki yang peduli terhadap isu ini, akan bisa mengajak laki-laki lainnya untuk ikut dalam program pencegahan kekerasan berbasis gender, memahami pentingnya permasalahan kekerasan berbasis gender, terlibat dalam upaya penanganannya.

Keberhasilan program pelibatan laki-laki dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat. Upaya-upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga non profit yang fokus pada isu kekerasan berbasis gender, tetapi juga seluruh aspek lapisan masyarakat seperti lingkungan keluarga, pendidikan formal, pemuka agama serta pemerintah yang memegang peran yang cukup besar. Selain penangan bagi  korban, pelaku juga harus mendapat perlakuan yang tepat selain diberikan sanksi hukum.  (tulisan ini disarikan dari berbagai sumber – vonan/25022012)

Fenomena Nikah Siri dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Nikah siri sering di anggap sebagai jalan pintas bagi beberapa laki-laki untuk menjalin ikatan yang sah. Bagi pelaku nikah siri dan kebanyakan orang, nikah siri bukanlah sesuatu yang dianggap melanggar undang-undang. Dimata agama, dalam kasus ini agama Islam, nikah siri sudah merupakan ikatan yang sah bagi pria dan wanita yang menjalaninya. Walaupun dimata hukum negara, pasangan nikah siri bukanlah pasangan yang sah. Pasangan nikah siri tidak mempunyai buku nikah dan tidak dicatat di kantor urusan agama. Memang terdengar tidak adil dan terkesan bahwa pasangan nikah siri adalah sesuatu yang ilegal.

Dari sudut pandang agama, nikah siri dianggap sebagai salah cara terbaik untuk mengindari perilaku asusila bagi mereka yang sudah dianggap dewasa. Selain itu, nikah siri dianggap sebagai cara “ekonomis” untuk menikah karena proses pendaftara dan administrasi tidak sesulit nikah secara sah dimata negara. Bila pasangan ingin menikah secara sah sesuai hukum negara, maka pasangan tersebut harus mendaftarkan diri mereka di kantor urusan agama yang tentu memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Karena legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap oleh negara, maka dalam perjalanannnya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah secara siri. Para perempuan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka sebagai seorang istri. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dimana istri yang dinikahi siri ini menjadi korbannya, perempuan tersebut akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun tidak dapat dikenakan dalam kasus kekerasan pada pasangan yang menikah secara siri.

Memang tidak ada yang salah dengan nikah sirinya, penyebab kekerasan bukanlah nikah siri itu sendiri, melainkan tidak adanya hukum yang melindungi istri dari suami nikah siri tersebut. Tidak hanya istri yang akan kesulitan mendapatkan perlindungan dan pengakuan dimata hukum, anak dari hasil pernikahan siri juga akan merasakan dampaknya. Anak-anak hasil dari nikah siri akan mengalami kesulitan dalam mengurus berkas-berkas identitas kenegaraan dan hukum. Anak-anak ini akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan akan berdampak pada hak-hak anak tersebut.

Fenomena nikah siri ini terus berkembang dengan majunya dan perkembangan jaman. Beberapa fakta menunjukkan bahwa pernikah siri bukan hanya sebagai jalan untuk melegalkan hubungan suami istri dimata agama, namun ada maksud-maksud dan niat-niat terselubung dalam melakukan nikah siri. Misalnya, adanya niat untuk menaikkan status sosial dengan menikah dan mempunyai istri lebih dari satu, untuk memuaskan “hasrat” lelaki, dan untuk melegalkan hubungan “gelap” mereka. Tentu saja maksud-maksud seperti ini akan mempengaruhi kondisi psikologis istri. Misalnya, cap sebagai istri simpanan dan ketakutan akan ditinggalkan serta mengalami kekerasan tentu akan menghantui istri-istri dari nikah siri. Dari sisi laki-laki yang melakukan nikah siri adanya kencederungan untuk tidak bertanggung jawab atau tidak menafkahi istri siri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri mereka. Kecenderungan ini disebabkan tidak adanya hukum yang melindungi hubungan yang mereka jalani.

Merespon hal ini, banyak kalangan yang menginginkan dibentuknya undang-undang yang terkait dengan nikah siri, setidaknya undang-undang tersebut melindungi para istri dan anak hasil nikah siri. Beberapa  kalangan menganggap betapa pentingnya undang-undang tersebut demi menaungi para istri nikah siri. Namun tidak sedikit pula yang menentang dan menganggap bahwa undang-undang tersebut tidak perlu karena sudah masuk ke ranah agama. Terlepas dari pro dan kontra tentang undang-undang tersebut, perempuan yang menjadi seorang istri siri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri seharusnya tetaplah mendapatkan perlindungan hukum.

Pada masa seperti ini tentu nikah siri bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Nikah siri sangat merugikan pihak perempuan dan kelak jika mereka mempunyai anak, anak mereka juga akan mendapatkan dampaknya.  Tentu banyak pihak, aktivis, lembaga-lembaga pemerhati perempuan, serta mereka yang peduli dengan kesetaraan dan keadilan gender yang menolak dan menganjurkan untuk tidak melakukan pernikahan secara siri. Diperlukan upaya pendidikan agar masyarakat, khususnya perempuan memahami efek dari pernikahan dibawah tangan yang tidak diakui oleh hukum negara. Dengan pemahaman dan pendidikan yang cukup, diharapkan dapat menekan pertumbuhan nikah siri di Indonesia. Menurunya pernikahan siri diharapkan berjalan sebanding pula dengan menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaca artikel ini, baik perempuan dan laki-laki, anggota keluarga, tokoh masyarakat dan pemerhati isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemerintah diharapkan lebih peduli untuk menekan perkembangan nikah siri di Indonesia. Khususnya bagi perempuan lebih pedulilah dengan status hukum dan pengakuan dimata negara serta dapat berpikir lebih jauh bila pasangan atau ada sesorang meminang anda secara siri. Mari menjadi orang yang lebih peduli dengan kesetaraan dan keadilan gender dengan menolak nikah siri dan mendukung program-program terkait.  (artikel ini ditulis sebelum putusan MK yang menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu kandungnya tapi juga ayah biologisnya -  vonan/25022012)

Referensi:

  1. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/28/171542/Kontroversi-Hukum-Nikah-Siri (diakses pada tanggal 19 januari 2012)
  2. http://www.ubaya.ac.id/ubaya/interview_detail/2/Nikah-Siri-Rugikan-Perempuan-dan-Anak.html (diakses pada tanggal 19 januari 2012)
  3. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100402075930AAJMxcR (diakses pada tanggal 10 januari 2012)
  4. http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan (diakses pada tanggal 10 januari 2012)
  5. http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3420706

Memahami Kekerasan dalam Masa Pacaran

Kamu tidak sendirian
Anda setuju bahwa realitas di masyarakat kita sangat mudah menggunakan kekerasan tetapi menolak menerima/berempati pada mereka yang mengalami kekerasan dalam relasi interpersonal, terutama pada kasus kekerasan seksual pada mereka yang berusia remaja ke atas. Karena sikap ini, banyak orang malu untuk mengatakan bahwa ia mengalami atau berada dalam relasi yang diwarnai kekerasan – bahkan sahabatnya sekalipun. Pelaku seringkali ‘mengisolasi’ korban atau mengancam akan melukainya/mempermalukannya bila berani-berani membicarakan pengalamannya pada orang lain. Akibatnya, banyak korban yang meyakini bahwa hanya dirilah yang mengalami kekerasan, bahkan seringkali meyakini kualitas dirinyalah yang menyebabkan ia mengalami kekerasan. Akan jauh ‘melegakan’ bila ia mengetahui bahwa banyak orang juga mengalami hal yang serupa.

 Kekerasan yang terjadi bukanlah kesalahanmu
Setiap korban tentu familiar dengan kata-kata ini, “kamulah yang membuatku melakukan ini”, “kamu yang membuatku marah”, “kamu mesti belajar untuk nurut”. Sangat sering pelaku kekerasan menyalah-nyalahkan korban. Kesalahan yang dijatuhkan pada korban menjadi beban yang luar biasa dan menjadi penyebab utama buruknya konsep diri korban.  Pelakulah yang seharusnya bertanggung jawab atas perilakunya. The abuse is not the fault of the victim.

 Kalau kamu merasa ada ketakutan, maka itulah yang dikatakan sebagai “kekerasan”
kalau kamu disentuh dengan cara tertentu yang membuatmu merasa takut dan/atau tidak nyaman dan/atau merasa buruk, maka itu berarti sedang terjadi kekerasan padamu.

 Carilah bantuan dan dukungan bagi dirimu
kebanyakan dari pelaku menolak untuk mencari bantuan karena mereka tidak menyadari betapa buruknya dampak perilakunya. Korban pun sering merasa malu atau takut untuk mencari bantuan, dan tidak terlalu menyadari seberapa buruk dampaknya baik dalam jangka pendek maupun panjang bagi dirinya. Anda punya hak untuk mengontak organisasi-organisasi yang menyediakan pelayanan untuk kasus serupa. Anda bisa mengontak kami atau pun pusat-pusat penanganan krisis lainnya maupun orang-orang yang bersimpati dan bersedia memberikan bantuan.

MITOS & FAKTA

 Mitos: Saya nggak mungkin mengalaminya.
Fakta: gambaran di belahan bumi yang lain 1 dari setiap 10 orang muda mengalami kekerasan fisik dalam masa berpacarannya

Mitos: Cemburu dan ‘rasa memiliki’ yang kuat adalah tanda-tanda dari cinta sejati.
Fakta: keduanya adalah tanda bahwa ia ‘hanya’ menganggapmu sebagai “barang miliknya”. Inilah tanda umum terkuat dari akan terjadinya relasi yang diwarnai kekerasan.

 Mitos: kekerasan dalam pacaran di orang muda bukanlah persoalan yang serius.
Fakta: 30% perempuan yang terbunuh di AS, pelakunya adalah suami atau pacarnya. Begitupula hasil penelitian di Massachusetts (AS), prosentase yang serupa terjadi pada remaja putrid berusia antara 15 – 19 tahun. Begtu pula 60% dari seluruh kasus perkosaan yang dilakukan oleh pasangan, yang masuk ke pusat2 krisis kasus perkosaan. Mayoritas kasusnya adalah berusia antara 16 – 24 tahun.

 Mitos: Minuman beralkohol adalah penyebab laki-laki jadi pelaku kekerasan
Fakta: cukup banyak laki-laki pelaku kekerasan yang bukan peminum, dan banyak pula mereka yang alkoholik tidak melakukan kekerasan pada pasangannya. Lebih jauh lagi, para pelaku yang juga peminum ketika sudah berhenti minum tidak menghentikan kekerasan yang ia lakukan. Mereka yang ketika memukul pasangannya dan memang sedang mabuk menggunakan hal itu sebagai alasannya.

 Mitos: Korban sendiri yang menyebabkan ia mengalami kekerasan. Salah mereka sendiri.
Fakta: para pelaku yakin bahwa mereka punya hak sepenuhnya untuk mengerasi pasangan agar pasangannya patuh, dan mereka melihat korban sebagai orang yang ‘dibawahnya’. Sementara korban ‘tidak punya kendali’ atas pelaku

 Mitos: kalau sampai seseorang terus bertahan dalam relasi yang buruk, berarti relasi itu tidak terlalu buruklah.
Fakta: ada banyak alasan mengapa orang bertahan: rasa takut, ketergantungan ekonomi, bingung, kehilangan rasa percaya diri (terutama mereka yang sudah ‘terpaksa melakukan relasi seksual’), tidak menyadari bahwa apa yang ia alami adalah tergolong tindak kekerasan, dan menyakini bahwa pelaku adalah seseorang yang membutuhkan bantuannya atau untuk berubah.

 Mitos: para pelaku itu umumnya orang-orang miskin atau gila.
Fakta: Pelaku dapat ditemukan di semua kelas atau tipe: kaya, miskin, professional, penganggur, profesional, orang kota dan desa, yang dianggap tak beragama, pemuka/pemimpin agama (apapun).

 —– (tw/190112)—-

PEREMPUAN DAN HIV/AIDS

HIV/AIDS di Indonesia

Tahun 1987, adalah tahun pertama Indonesia kita tercinta menemukan kasus orang terinfeksi HIV/AIDS.  Pada saat itu belum banyak orang yang memahami apa itu HIV-AIDS, tetapi lambat laun bermunculan orang-orang yang mendedikasikan dirinya secara serius dalam dunia HIV/AIDS ini sehingga HIV/AIDS mencapai pemahaman seperti apa yang kita ketahui sekarang ini.

Pada awal pemunculannya, HIV/AIDS identik dengan kematian. Namun dengan berkembangnya berbagai penelitian dan penemuan-penemuan baru di dunia farmasi, maka sekarang HIV/AIDS sudah termasuk dalam gangguan kesehatan yang dapat dikendalikan.

Masyarakat Indonesia secara umum belum terlalu memahami apa itu HIV/AIDS dan masih banyak sekali anggota masyarakat yang mengaitkan HIV/AIDS dengan perilaku moral, sehingga ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) belum sepenuhnya diterima di tengah masyarakat kita.  Persepsi-persepsi yang kurang tepat masih banyak mendominasi pemikiran anggota masyarakat awam dimana-mana.

Apapun persepsi masyarakat tentang HIV/AIDS maupun ODHA, penularan HIV/AIDS terus berlangsung di Indonesia, data mutakhir yang tercatat di Ditjen PP&PL Kemenkes RI menunjukkan bahwa antara April sampai dengan Juni 2011, tercatat 2352 ODHA baru, yang berarti secara kumulatif jumlah ODHA yang tercatat di Indonesia sejak April 1987 sampai dengan Juni 2011 adalah 26483.  Sekitar 30% diantaranya perempuan.  Menurut faktor risikonya, kebanyakan ODHA tertular (lebih dari 50%) melalui hubungan heteroseksual.  Dari pengalaman konseling dengan ODHA perempuan saya menemukan bahwa beberapa perempuan mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV/AIDS setelah melahirkan bayi yang HIV positif.  Padahal dia waktu menikah masih perawan dan satu-satunya pasangan seksualnya adalah suaminya.

Data yang cukup menggelisahkan muncul dari kategori umur ODHA mulai terinfeksi HIV, hampir 50% tertular pada usia 20-29 tahun.  Usia produktif dan usia yang menurut data statistik terakhir di luar usia pernikahan (menurut data statistik usia pernikahan perempuan di negara kita sekarang adalah 32 tahun).  Jadi dapat kita bayangkan, di luar sana banyak anak muda perempuan dan laki-laki yang belum terikat pernikahan sudah menjadi ODHA.

Risiko perempuan tertular HIV

Seperti yang sudah diangkat dari data yang ada, kemungkinan terbesar penularan HIV pada perempuan berasal dari hubungan heteroseksual.  Hubungan heteroseksual tidak berarti hubungan di dalam pernikahan, tetapi bisa juga hubungan pranikah.  Data dari penelitian Pilar PKBI dalam baseline survey  perilaku seksual mahasiswa di Jawa Tengah pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 20.4% responden telah melakukan intercourse dengan pacar di rumah atau dengan pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan biologis (53,8%) dan sebagai ungkapan tanda cinta (42,3%).  Tidak tertutup juga perempuan tertular HIV/AIDS setelah menjadi korban perkosaan.  Data tentang ini belum ada, tetapi dari pengalaman konseling, saya pernah menemukan seorang ODHA yang mendapat status barunya itu setelah diperkosa sejumlah pemuda.

Saat ini salah satu kontributor terbesar untuk penularan HIV/AIDS adalah pemakai narkoba suntik, sekitar 30% dari ODHA tertular melalui pemakaian narkoba suntik.  ODHA perempuan bisa jadi seorang pemakai narkoba suntik yang berbagi jarum dengan pasangan atau teman-temannya.  Bisa juga ia seorang perempuan yang tidak memakai narkoba suntik, tetapi melakukan hubungan seks dengan pasangannya, yang seorang pemakai narkoba suntik.  Tidak tertutup kemungkinan, adanya seorang perempuan yang memakai narkoba suntik dengan cara berbagi jarum dengan pasangan/teman-teman dan melakukan hubungan seksual baik dengan pasangan maupun dengan teman-teman sesama pemakai narkoba suntik.

Tidak bisa dilupakan adanya kemungkinan penularan HIV/AIDS melalui transfusi darah.  Saya pernah menemukan kasus, seorang remaja putri yang tidak pernah menjadi pemakai narkoba suntik, belum pernah berpacaran, tetapi menunjukkan gejala-gejala AIDS.  Setelah dites ternyata positif dan waktu ditelusuri perjalanan hidupnya, sekitar 10 tahun yang lalu dia pernah mendapat 3 kantong darah karena operasi usus buntu.

Penularan yang paling mengenaskan adalah penularan perinatal dari ibu yang sudah terinfeksi.  Dalam banyak kasus, ibu baru mengetahui bahwa dirinya sudah terinfeksi HIV/AIDS setelah melahirkan seorang anak yang tidak bisa gemuk, diare terus menerus, batuk tidak berhenti dan luka-luka sariawan di mulutnya.

Secara umum, perempuan memang rentan untuk teinfeksi HIV, beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain adanya kesenjangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.  Kesenjangan ini sering menyebabkan perempuan terlibat dalam perilaku seks yang tidak aman.  Banyak laki-laki yang menekan bahkan memaksa perempuan (baik istri, pacar maupun pekerja seks) untuk melakukan seks yang tidak aman,  yaitu melakukan hubungan seks tanpa kondom.  Karena sampai sekarang pada umumnya HIV ditularkan dari laki-laki ke perempuan, maka perempuan berada dalam posisi berisiko untuk tertular.  Dalam banyak kesempatan, walaupun tidak ada paksaan, banyak perempuan yang enggan untuk menyarankan perilaku seks yang aman pada pasangannya, karena takut disakiti atau ditinggalkan oleh pasangannya.  Dalam sebuah studi di Amerika tampak bahwa perempuan Afrika-Amerika yang tergantung secara ekonomi pada pasangannya tidak pernah menawarkan kondom saat akan melakukan hubungan seksual.

Pemakain narkoba suntik, seperti telah dipaparkan di atas tadi, saat ini merupakan salah satu kontributor yang signifikan untuk menambah jumlah ODHA baru.  Negara kita sudah bukan lagi konsumen narkoba, tetapi juga produsennya.  Pertambahan jumlah pecandu narkoba suntik di tanah air tidak dapat diabaikan, penularan yang signifikan semakin lama semakin jelas dari perilaku pemakaian narkoba suntik ini.  Program-program rehabilitative untuk pemakai narkoba suntik belum terlalu banyak dan tingkat keterjangkauannyapun rendah sekali.  Dalam banyak kasus terjadi risiko dobel pada pekerja seks yang juga memakai narkoba suntik.

Riset-riset yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap HIV/AIDS belum banyak dilakukan.  Misalnya seorang perempuan yang ingin hamil  secara normal maupun melalui program bayi tabung tidak dapat dilindungi dari kemungkinan tertular HIV dari pasangan atau donor spermanya.  Seharusnya melalui penelitian-penelitian yang intensif dapat ditemukan bahan-bahan tertentu yang dapat membunuh kuman-kuman HIV di rahim perempuan tanpa menutup kemungkinan perempuan untuk hamil.

Perempuan lebih sering dipandang sebagai orang yang menjadi sumber infeksi HIV bagi seorang laki-laki atau anak-anak, bahkan dalam banyak kasus perempuan disalahkan.  Hal ini menyebabkan kesulitan bagi seorang perempuan untuk mengakses layanan perawatan HIV bila ia tidak menginfeksi anak atau suaminya.  Padahal belakangan ini banyak kasus yang memberikan bukti sebaliknya, perempuan justru terinfeksi karena suaminya.

Layanan kesehatan di sekitar kita sekarang ini belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga dalam banyak kasus perempuan baru mencari pertolongan setelah mencapai tahap AIDS.  Banyak perempuan yang tidak mendapat perawatan untuk penyakit menular seksual yang merupakan pintu dari masuknya virus HIV.

Perempuan terbiasa untuk lebih memikirkan dan mendahulukan kesejahteraan orang lain daripada dirinya sendiri.  Kewajiban perempuan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya dulu seringkali menyebabkan ia mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.  Pada umumnya perempuan adalah perawat utama di dalam keluarga, termasuk untuk anggota keluarga yang AIDS.  Seringkali dalam menjalankan peranannya itu perempuan tidak mendapat dukungan, sehingga kepentingannya untuk merawat diri sendiri masuk dalam prioritas terakhir.

Penghasilan perempuan pada umumnya lebih kecil dari laki-laki, dan tidak jarang sebagai seorang single parent, seorang perempuan harus menanggung kebutuhan finansial seluruh anggota keluarganya, sehingga ia tidak punya cukup uang untuk merawat dirinya sendiri.

Banyak perempuan sulit mengakses terapi ARV (antiretroviral/obat bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS) karena keterbatasan dana yang dia miliki.  Walaupun pada saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi cukup besar untuk perawatan ODHA, di luar perawatan yang tersedia, seorang perempuan yang ingin menjangkau layanan itu perlu memiliki sedikit modal untuk transportasi, membayar orang yang menunggui anaknya, menyiapkan konsumsi di rumah pada saat ia harus ke rumah sakit dan berbagai urusan domestik yang menjadi tanggung jawabnya.

PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission)

PMTCT adalah program perawatan HIV/AIDS yang diciptakan untuk ibu dan anak.  Program layanan ini tercipta karena kasus-kasus gangguan kesehatan anak akibat terinfeksi HIV dari ibu yang positif semakin nyata dan signifikan.  Penerapan program ini diharapkan dapat mencegah penularan dari ibu ke anak.  Sehingga jumlah anak-anak tidak berdosa yang terinfeksi HIV semakin berkurang atau tidak ada lagi.  Pada dasarnya pencegahan melalui program PMTCT ini bukan hanya membantu anak agar tidak terinfeksi HIV tetapi juga membantu ibunya yang telah terinfeksi HIV untuk tetap sehat.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh data estimasi risiko dan waktu penularan dari ibu kepada anak, HIV dapat menular pada saat perinatal, waktu bayi masih di dalam kandungan (kemungkinan 17% dari populasi), pada saat melahirkan (8%) dan pada saat menyusui (10%).  Secara umum, seluruhnya tanpa ASI kemungkinan penularannya adalah 20-25%, kalau diberikan ASI selama 6 bulan adalah 25-30% dan kalau diberikan ASI sampai 18-24 bulan 30-35%.

Dari data tersebut di atas, pemerintah Indonesia mengadopsi program PMTCT ini dari UNAIDS/WHO.  Mengikuti strategi 4 prong yang telah ditetapkan:

Prong 1: untuk perempuan usia subur, mencegah perempuan yang masih negatif untuk tidak terinfeksi HIV

Prong 2: untuk perempuan yang telah terinfeksi HIV, mencegah kehamilan tanpa rencana

Prong 3: untuk perempuan yang telah terinfeksi HIV yang sudah hamil, mencegah penularan HIV dari ibu ke anak

Prong 4:  untuk perempuan HIV yang telah menginfeksi anak dan keluarganya, disediakan layanan terapi dan dukungan untuk menjaga kesehatan mereka

Dalam praktiknya, program PMTCT ini tentunya menjangkau para perempuan yang telah menikah dan mengikuti program kesehatan ibu anak di layanan kesehatan baik pada tingkat puskesmas maupun rumah sakit propinsi.  Perempuan-perempuan lajang, dalam usia produktif, yang telah aktif secara seksual tidak memiliki akses untuk menjangkau layanan ini. Walaupun sesungguhnya prong 1 seharusnya menjangkau mereka juga.

Perhatian terhadap besarnya potensi penularan HIV terhadap para perempuan lajang dalam usia produktif masih sangat kurang, padahal saat ini partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak dapat diragukan lagi.  Di tengah-tengah tuntutan terhadap perempuan yang masih tidak seimbang dengan tuntutan terhadap laki-laki dan beban ganda yang masih menjadi bagian dari keseharian hidup seorang perempuan, perhatian terhadap kesehatan para perempuan masih harus kita perjuangkan.

Tantangan kita semua

Berkaitan dengan penularan HIV, perhatian terhadap keberagaman perempuan saat ini perlu ditingkatkan.  HIV adalah virus perilaku, penularannya tidak begitu mudah seperti halnya virus influenza.  Salah satu cara penularan yang paling signifikan adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.  Pemahaman terhadap hubungan ini perlu diperluas, mengingat situasi dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual heteroseksual sudah dilakukan oleh para perempuan lajang di luar hubungan pernikahan.

Promosi kesehatan sudah perlu didisain untuk para perempuan mandiri yang langkahnya semakin panjang.  Kesehatan perempuan mencakup kemampuannya untuk memahami gaya hidup sehat yang selaras dengan irama hidupnya.  Kesehatan mental perempuan mencakup kesehatan fisik dan rasa mampu menjaga dirinya sendiri dari ancaman kesehatan yang serius.   Para perempuan perlu diberi akses yang seluas-luasnya untuk memahami berbagai ancaman kesehatan tersembunyi yang potensial untuk mengganggu eksistensinya sebagai perempuan yang berdaya dan produktif.

Kebiasaan untuk menjalankan gaya hidup sehat dan memeriksakan kondisi kesehatan termasuk kesehatan mental perlu dipromosikan kepada semua perempuan di sekitar kita.  Bahkan hidup dalam mahligai perkawinan yang sempurna, tidak menjamin seorang perempuan akan sehat lahir batin seumur hidupnya.  Hanya kemampuan untuk menyiasati berbagai tantangan hiduplah yang bisa menjaga kesehatan mental seorang perempuan.

Berkaitan dengan penularan HIV/AIDS, standar ganda, peran ganda, beban ganda dan berbagai bias dalam persepsi terhadap perempuan perlu kita perangi.  Setiap perempuan harus memiliki akses untuk informasi tentang penularan HIV/AIDS, diapun harus bisa melindungi diri sendiri, belajar berkomunikasi secara asertif, bernegosiasi dengan pasangan seksualnya untuk menjalankan seks aman. Pada akhirnya, semua perempuan harus belajar untuk mempercayai diri sendiri dan mempertahankan haknya agar tidak tertular HIV. (astrid/031211)

 

25 November – Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Hari ini genap 10 tahun, dunia  menjadikan tanggal 25 November sebagai hari peringatan penguatan komitmen untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

UNIFEM mencatat kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai problem pandemik. Data dari berbagai Negara yang terkumpul menunjukkan 70% perempuan mengalam kekerasan fisik, atau seksual dari laki-laki yang umumnya orang terdekat (suami, pasangan) atau yang ia kenal. Diantara perempuan usia 15 – 44 tahun, tindak kekerasan merupakan penyebab kematian dan kecacatan yang lebih besar dari total korban karena kanker, malaria, kecelakaan di jalan mau pun perang.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan Kekerasan Terhadap Perempuan dari tahun ke tahun makin meningkat, terutama setelah tahun 2004 ketika UU Penghapusan KDRT disahkan. Sesudah pengesahan, antara 2005 – 2007, jumlah kasus melonjak 5 kali lipat dibandingkan dalam rentang 2001-2004 (53.704 kasus – 9.662 kasus), 2008 – 2009 meningkat 200%. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah menunjukkan penurunan (105.103 kasus).

Komnas Perempuan menengarai ada beberapa faktor penyebab berkaitan dengan fenomena tersebut. Antara lain, keterbatasan SDM (dalam hal ketrampilan pendataan dan pergantian – turnover yang cepat), keterbatasan fasilitas yang menunjang pendokumentasian, keterbatasan pemahaman mengisi format pendataan, pendanaan yang mendukung pendokumentasian kasus, dan keengganan korban dicatat kasusnya (karena kekhawatiran dan ketakutan akan adanya stigma atau tanggapan negatif dari masyarakat)  (Catahu 2010).

Dari jenis kasusnya, kasus Kekerasan Terhadap Istri dari waktu ke waktu merupakan jumlah terbesar – bergerak disekitar 95% – 96% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara kasus kekerasan yang dialami anak perempuan sekitar separuh dari kekerasan dalam masa pacaran.

Catatan ini tidak dapat dianggap sebagai menggambarkan kondisi sebenarnya. Sekalipun peningkatan pelaporan dapat menunjukkan meningkatnya jumlah orang yang menyadari bahwa kekerasan ini adalah sebuah tindak pidana yang tidak dapat didiamkan/ditutupi, namun masih banyak kasus yang tenggelam tidak terdengar bahkan tidak diakui.

Kita belum tahu bagaimana gambarannya pada perempuan/anak perempuan diffable, bagaimana gambaran perempuan buruh, kekerasan yang dialami pekerja seks, kekerasan yang dialami perempuan lesbian, biseksual dan transgender. Deretan kategori kelompok perempuan yang terpinggirkan ini dapat terus diperpanjang.

Mencatat jumlah kasus adalah penting, tetapi sangat penting untuk juga mengetahui tantangan yang dihadapi para korban – atau lebih tepatnya penyintas (survivor) – dalam mengupayakan keadilan bagi diri dan anaknya. Kecenderungan yang menguat beberapa waktu terakhir: kriminalisasi korban – korban diadukan balik sebagai pelaku KDRT oleh pelaku/ keluarga pelaku karena dibuktikan melukai pelaku – yang sebenarnya terjadi karena korban melawan/melindungi diri/anak agar dapat lepas dari pelaku. Masih adanya celah dalam sistem hukum yang membuat di setiap tingkat upaya mencari keadilan dan perlindungan ia harus berhadapan dengan APH yang menyuruhnya ”berdamai” dengan pelaku – dipojokkan dalam perannya sebagai Ibu yang tidak sepantasnya ”egois” tidak memikirkan efeknya pada anak bila melanjutkan perkara – memidanakan suami. Masih banyak ditemukan jaksa yang dalam tindak-tanduknya tidak menunjukkan keberpihakan pada korban yang telah dilanggar harkat dirinya. Pun putusan perkara yang mau tak mau membuat orang berpikir ”ada permainan apa di balik proses persidangan”.

Tidak jarang kami langsung dengar dari mulut teman-teman perempuan yang adalah korban/penyintas mengeluhkan ”ndak heran bu, kalau banyak perempuan yang jadi enggan melapor, kalo prosesnya sebegini sulit, melelahkan dan menghabiskan dana padahal untuk hidup saja sudah sulit. Saya yang sudah jadi bulan-bulanan suami, anak-anak yang sudah ngeliat dan mulai nyontoh perilaku bapaknya, masih disalah-salahkan petugas. Yang dibilang ’nggak mikir anak2 bu, ndak kasihan sama suaminya, bu.” ”bu saya apa bisa dapatkan keadilan ya, bapaknya anak-anak kan punya uang…”

Tantangan kian kuat dengan makin bermunculannya kebijakan/perda diskriminatif yang memanfaatkan sentimen agama/keyakinan/etnisitas membatasi gerak maupun hak bersuara perempuan (klik http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/catatan-tahunan/) yang akan kian bisa menjadi pembenar dan pembiaran dan bahkan penyalahan bagi perempuan/anak perempuan korban atas kekerasan yang terjadi padanya.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa upaya yang selama ini dilakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan korban KDRT/relasi personal telah menunjukkan sejumlah hasil – baik dalam bentuk kesepakatan bersama antar sektor, munculnya lembaga pelayanan di tingkat masyarakat, maupun di Rumah Sakit untuk penanganan korban. Juga upaya Pemerintah Kota Surabaya misalnya untuk memberikan penguatan langsung bagi para penyintas – walaupun belum dapat menyentuh seluruhnya. Munculnya Pos Curhat yang dilakukan para ibu PKK untuk menjadi tempat dimana perempuan dapat menceritakan apa yang ia alami.

Namun tantangan-tantangan di atas tetap ada di depan kita. Kita, masing-masing, sebenarnya punya pilihan untuk peduli dan bertindak atau tidak peduli apalagi bertindak untuk menekan beragam bentuk kekerasan dengan berlindung pada keyakinan lama ”ini urusan keluarga-urusan privat” dengan beragam alasan pembenar.

Apapun pilihan kita, dari penelitian yang dilakukan oleh Hakimi dkk (2001) yang menyatakan 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan di masa hidupnya dari orang terdekat, maka mungkin ada perempuan-perempuan di RT kita yang masih mengalami kekerasan ini, bertahan pada relasi semacam ini. Mereka mungkin ”memilih” bertahan karena tidak cukup yakin ada pilihan lain yang lebih baik bagi diri dan anaknya. Efek pada tubuh dan mentalnya, yang mengganggu optimalisasi kemampuannya untuk berkembang, berkarya adalah bayarannya.

Melihat drama yang menyakitkan sebagai peristiwa sehari-hari membuat anak-anak pun belajar dari hari ke hari, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah untuk menjadi cara mendapatkan apa yang diinginkan, menekan dan patuh adalah modus yang dikenal sebagai modus alamiah untuk mempertahankan diri. Tidak sedikit diantara mereka yang berkembang menjadi anak yang bermasalah secara sosial, terganggu perkembangannya.

Pengalaman sehari-harinya di rumah, merupakan proses belajar yang intens yang membentuk pola relasi mereka di masa remaja dan dewasa, yang berkemungkinan besar terulang lagi ketika mereka memutuskan untuk berkeluarga maupun dalam membangun relasi sosial di luar rumah. Si anak lelaki berkemungkinan besar menjadi pelaku atau pun menjadi korban karena ia telah bersumpah tak akan berlaku hal yang dianggap akan menyakiti perempuan istrinya karena melihat kesakitan yang dialami ibunya. Si anak perempuan berkemungkinan besar menjadi korban tetapi juga mungkin menjadi pelaku karena bersumpah tak akan mau mengalami seperti yang dialami ibunya dan menjadi cenderung segera menyerang pada apapun yang ia lihat sebagai berkemungkinan menekan/membatasinya.

Kita sering tidak menyadari bahwa KDRT yang masih sering dianggap persoalan keluarga-privat dan ”semestinya tak dibicarakan”, senyatanya berkekuatan besar merusak masyarakat dan sendi-sendi pembangunan generasi muda bangsa.

Membiarkan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Relasi Personal-KDRT sama dengan membiarkan kerusakan keluarga, masyarakat, dan bangsa