Catahu

CATATAN TAHUNAN SAVY AMIRA 2017

MENDESAKNYA IMPARSIALITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Surabaya, 24 Februari 2018

Savy Amira Sahabat Perempuan berdiri sejak 25 April 1997, disahkan dengan Akta No 35 oleh Notaris Mauli Diniari, SH. Sejak berdirinya Savy Amira telah memberikan pendampingan terhadap lebih dari 960 perempuan korban kekerasan berbasis gender. Wilayah jangkauan kerja Savy Amira yang utama adalah Kota Surabaya dan kota-kota di sekitarnya, seperti Sidoarjo dan Gresik.

Sejak tahun 2012 bersama dengan 96 lembaga pengada layanan di 30 provinsi membentuk Forum Pengada Layanan.  Sejak 2015 telah berkembang menjadi beranggotakan 122 lembaga pendamping yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, ekonomi, pemberdayaan dan sosial (crisis center) yang tersebar di 32 propinsi.

Sejak 2016 bersama dengan 8 lembaga pemberi layanan yang bekerja di Pasuruan, Malang, Jombang, Tuban, Lamongan, Kediri, Surabaya di Jawa Timur, Savy Amira bersepakat membentuk  Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  (Jangkar PKtPA) Jawa Timur. Jangkar PKtPA Jatim ditujukan untuk bisa saling menguatkan penanganan di kota-kota di Jawa Timur dalam penanganan kasus. Misalnya kasus di Ngawi dan Madiun.

Catatan Tahunan (CATAHU) ditujukan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan betuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang ditangani oleh Savy Amira, baik dari sisi psikologis maupun hukum.

Kasus yang didokumentasikan dalam catatan ini adalah semua kasus kekerasan yang ditangani oleh Savy Amira dalam kurun waktu penanganan Januari hingga Desember 2017. Semuanya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender sendiri adalah kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari ekspektasi peran normatif yang terkait dengan masing-masing gender, bersamaan dengan adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara antar gender, dalam konteks masyarakat tertentu

Kasus kekerasan yang ditangani oleh Savy Amira bersumber dari:

  1. Pelaporan langsung (korban, kerabat korban/orang lain/anggota komunitas setempat),
  2. Rujukan dari Kepolisian (polrestabes, polres) dan lembaga pengada layanan baik yang bekerja di Surabaya, di area Jawa Timur serta Nasional.Lembaga yang pernah merujuk selama 2017: Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban, Dian Mutiara Malang, Apel Lamongan, WCC Pasuruan, LPA Jatim, PPT Jatim, LBH Apik Jakarta, Komnas Perempuan,.
  3. Laporan/pengaduan via pesan hotline dan email Savy Amira.
  4. Berita di koran/informasi dari group-group komunitas yang kemudian dilakukan visitasi ke lokasi perempuan korban.

Temuan:

  1. Jumlah kasus yang ditangani pada 2017 adalah 86 kasus, yang terdiri dari kasus baru (2017) 62 orang, kasus dari tahun-tahun sebelumnya 24 orang (2014: 1 orang, 2015: 3 orang, 2016: 19 orang). Kasus yang ditangani 92% terjadi di kota Surabaya, dan 8 kasus lainnya dari berasal dari kota-kota lain (Batu, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Yogyakarta). Dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi peningkatan 34% (2016:64 kasus).
  2. Sama seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat yang paling tinggi, yaitu 97%. Ada 1 kasus trafficking, 1 kasus bullying di sekolah, dan 1 kasus penipuan yang diikuti dengan kekerasan seksual ketika korban mencari kerja. Gambaran lebih jelas tampak dalam diagram berikut
  3. Di ranah personal, kasus kekerasan terhadap istri masih yang tertinggi yaitu 46 kasus (53%) dimana dua diantaranya adalah dalam perkawinan siri, diikuti oleh kekerasan terhadap anak (15 kasus, 17%), kekerasan dalam masa pacaran (11 orang, 13%), kekerasan pada perempuan dewasa yang dilakukan oleh orang tua/keluarga (9 orang, 10%). Ada 3 kasus yang dilakukan oleh mantan suami.
  4. Bila diperbandingkan dengan penanganan kasus di tahun 2016 gambarannya tampak pada diagram di bawah ini.

Grafik 1. Perbandingan jumlah kekerasan yang ditangani 2016 – 2017

Dari grafik 1 di atas, semua kasus mengalami peningkatan, kecuali kasus kekerasan oleh mantan suami (KMS). Kasus terbanyak tetap kekerasan terhadap istri (KTI) dengan peningkatan 12%.  Peningkatan terbesar pada kasus KDRT dimana pelaku adalah orangtua dan korban adalah anak (baik yang masih kecil maupun sudah dewasa), yaitu hampir 1,5 kali lebih besar.

  1. Seperti juga tahun lalu, mayoritas (80%) kasus mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan yang berdampak pada aspek psikologis, fisik, seksual, ekonomi/ penelantaran. Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya tersebut, kekerasan dibedakan dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi/penelantaran.

Grafik 2. Bentuk kekerasan 2017

  1. Bila kemudian dilihat per satu-satu bentuk kekerasannya, pada kasus-kasus di ranah rumah tangga/keluarga yang tertinggi adalah kekerasan psikis (65 kasus, 90%), ekonomi (44 kasus, 61%), kekerasan fisik (31 kasus, 43%) dan kekerasan seksual. Sedangkan pola yang agak berbeda tampak pada kekerasan yang terjadi pada masaa pacaran. Pada KDP, kekerasan psikis juga yang tertinggi (91%), seksual dan ekonomi sama, yaitu 55%, diikuti dengan fisik (27%). Grafik berikut menunjukkan perbedaan pola antara kedua ranah relasi ini.Kekerasan seksual baik pada kasus KDRT maupun KDP mencakup perkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran. Ada satu kasus seorang istri yang mengalami penelantaran dan kemudian terperangkap dalam jaringan trafficking

Grafik 3. Perbandingan bentuk kekerasan antara KDP – KDRT

  1. Korban terbanyak berada pada usia produktif (25-40 tahun). Termuda di bawah 5 tahun yang merupakan korban kekerasan seksual dari orang terdekat termasuk tetangga, kedua terbanyak adalah usia di atas 40 tahun. Sementara usia pelaku terbanyak adalah pada rentang di atas 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terjadi bisa disebabkan oleh jarak umur antara korban dan pelaku. Usia minor lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Grafik 4. Karakteristik Korban dan Pelaku berdasarkan Usia

  1. Mayoritas pendidikan korban yang terdata adalah perguruan tinggi dan jumlahnya semakin menurun pada jenjang pendidikan di bawahnya. Fenomena ini tidak lantas dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin rentan terhadap kekerasan, namun data ini lebih menginformasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan membuat mereka berani bersuara atau membuka diri terkait persoalan kekerasan yang mereka alami. Meski informasi terkait pendidikan tidak lengkap karena beberapa hal. Korban belum mau memberikan data lengkap, ataupun pendamping yang terlupa/enggan menanyakan tingkat pendidikan korban maupun pelaku.

Grafik 5. Karakteristik Korban dan Pelaku berdasarkan Pendidikan

  1. Latar belakang pekerjaan korban maupun pelaku tidak dapat dijadikan dasar melihat seseorang berpotensi menjadi korban/pelaku. Korban kekerasan memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, dengan penghasilan tidak tetap dan tidak mendapat perlindungan kesehatan dari tempat kerjanya, seperti ibu rumah tangga, industri rumahan, buruh cuci, pekerja rumah tangga, freelance dan pekerja seks. Terbanyak kedua adalah mereka yang memiliki pekerjaan formal yaitu seperti karyawan swasta dan PNS, TNI/Polri.

Diagram 6 Karakteristik Korban berdasarkan Pekerjaannya

Sementara itu, pelaku berdasarkan pekerjaannya, presentase terbesar adalah mereka yang bekerja di sektor formal, disusul  mereka yang bekerja di sektor informal seperti wirausaha..

Diagram 7. Pekerjaan Pelaku

  1. Penangan yang diberikan Savy Amira berupa konsultasi baik hukum maupun psikologis, pendampingan di pengadilan dan terapi pemulihan psikologis. Di akhir 2017, Savy Amira menambahkan layanan rumah aman bagi korban.
  2. Perhatian khusus perlu diberikan pada persoalan belum terpenuhinya prinsip imparsialitas dalam penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan.
  3. Kasus KTI dan KDP oleh korban yang berusia remaja-dewasa masih belum mendapat perhatian yang berimbang dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Padahal kasus kekerasan terhadap istri, membuka kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh si ibu. Sedangkan kasus KDP sering berlanjut ke perkawinan, yang membuat kompleksitas meningkat.
  4. Kasus-kasus KTI yang kemudian si ibu menjadi pelaku kekerasan pada anak, seringkali diangkat oleh media atau kemudian dengan cepat dinilai/diberikan label sebagai ibu yang “tega”. Labeling serupa ini menghapus kompleksitas persoalan tekanan sosial-psikologis dan/atau ekonomi yang ada, dan menghapus realitas dampak dari kekerasan yang sebelumnya dialami. Kekerasan yang dilakukan oleh si Ibu dapat bersifat psikis, fisik maupun penelantaran pada anak. Ada satu kasus, sorang ibu dengan 3 orang anak perempuan usia 19, 14, 9 dan seorang lagi masih dalam kandungan, ditinggal pergi oleh suami yang kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan pindah tempat tinggal di lain kota. Beban membesarkan anak menjadi tanggung jawabnya, kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis yang berat membuatnya kemudian bertindak agresif, melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Ada pula seorang ibu yang mengalami peristiwa serupa, dan karena tidak tahan menanggung beban membesarkan 3 anaknya yang masih berusia SD tanpa ada dukungan sosial dari sekelilingnya, ia kemudian meninggalkan anak-anaknya.
  5. Kekerasan yang berdampak pada aspek psikologis korban maupun anak korban masih belum dipahami sebagai dampak yang mempunyai tingkat penghancuran konsep diri, rasa percaya diri yang berjangka panjang dalam masa kehidupan korban. Kekurangpahaman ini menyebar tidak hanya pada APH tetapi juga pada korban dan masyarakat secara umum. Dampak tersebut tidak selalu tampil-mudah teridentifikasi. Misalnya, menjadi sangat bergantung pada orang lain, merasa bodoh, tidak bisa apa-apa, cemas, hingga merambah pada yang sifatnya somatis berupa sakit perut atau sakit kepala. Dampak psikologis ini akibat sering dikata-katai hal buruk oleh pelaku, seperti bodoh, pelacur, goblok, istri tidak becus, boros, dan kata-kata lain yang sifatnya merendahkan martabat korban. Dampak psikologis lain adalah keinginan untuk selalu mencari perhatian agar dikasihani, karena selama ini selama hidup dengan pelaku mendapatkan perlakuan yang buruk, korban seringkali belajar bagaimana caranya menarik belas kasihan dari pelaku berharap pelaku timbul belas kasihan dan menghentikan perilaku abusivenya. Terkadang hal tersebut dilakukan dengan cara melukai diri sendiri. Sayangnya dampak yang tidak selalu kasat mata ini masih belum mendapat pemahaman, perhatian dan penanganan yang sistematis. Untuk itu perlu adanya kesabaran dan ketelatenan menaikkan kembali rasa keberhargaan diri dan percara diri korban kekerasan.
  6. Berkaitan dengan sistem hukum. Masih belum pekanya sistem hukum yang berlaku terhadap kompleksitas kekerasan terhadap Perempuan menyebabkan:
  7. Kekerasan psikis yang mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mendalam tidak dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan dampak fisik.
  8. Hasil VeRPsikiatrikum pada korban belum dapat menggambarkan kondisi psikologis korban sehingga sulit untuk dijadikan bukti yang valid di persidangan, dan bahkan oleh APH dijadikan dasar untuk menghentikan kasus (SP3) dengan alasan kekerasan yang terjadi tidak menimbulkan dampak berarti pada fungsi mental korban.
  9. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan pasangan dewasa dan tidak terikat dalam pernikahan legal sulit dilanjutkan ke ranah hukum karena dianggap sebagai suka sama suka.
  10. Proses penyidikan oleh APH memakan waktu terlalu lama sehingga memungkinkan korban untuk diintimidasi oleh pihak pelaku sehingga sering kali korban mencabut laporannya.
  11. Korban anak perlu strategi khusus untuk menggali data kekerasan/ kronologi kasus. Kapasitas ini belum dimiliki oleh semua APH/pendamping.
  12. Masih kuatnya kultur yang memosisikan pengutamaan nama baik keluarga, bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman, persoalan keluarga sebagai persoalan privat, dan kultur heteronormativitas membuat:
  13. Keengganan korban untuk menceritakan kekerasan yang ia alami pada orang lain, sehingga menjadi salah satu penyebab sulitnya korban mempunyai saksi, disamping kalaupun ada saksi, orang lain enggan ikut campur.
  14. Korban masih enggan melapor karena menganggap KDRT adalah aib keluarga. Ini pula yang menyebabkan korban KTI cenderung mengambil keputusan untuk hanya bercerai, ketika kekerasan yang ia alami sudah tidak tertahankan lagi.
  15. Tidak semua korban mau menyampaikan informasi terkait data administratif, nama pelaku, tempat kerja pelaku karena tidak berorientasi pada penyelesaian hukum sehingga data klien menjadi tidak lengkap untuk dilakukan analisis yang lebih detil
  16. Tidak semua korban memiliki dokumen kependudukan sehingga terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
  17. Korban dari KDRT masih enggan meneruskan laporannya ke jalur pidana karena kedekatan hubungan dengan pelaku atau kuatir akan keselamatan diri.
  18. Lebih terhambatnya korban yang berorientasi seksual minoritas untuk mengakses layanan.
  19. Modus kekerasan yang kian kompleks. Modus kekerasan seksual yang didasari kuatnya pandangan tentang tubuh Perempuan sebagai obyek seksual, muncul pada tahun 2017. Kejahatan cyber yang menggunakan media sosial dengan mengeksploitasi foto-foto seksual tubuh perempuan yang disebarkan di media sosial dengan tujuan mencemarkan korban. Modus ini juga berakibat secara langsung pada anak korban. Modus lain adalah penipuan. Cara kerja pelaku hampir mirip dengan kekerasan yang terjadi di ranah non-virtual. Pelaku menggunakan bujuk rayu hubungan romantis, membuat perempuan merasa menjadi orang yang spesial, kemudian secara perlahan memisahkan perempuan dari group forum dan membawanya ke dalam percakapan personal. Sehingga perempuan dipisahkan dari komunitas yang memiliki potensi menjadi saksi tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Pelaku selanjutnya melakukan hal-hal yang membuat perempuan jatuh kasihan dan memberikan apa saja yang diminta pelaku. Dalam kasus cybercrime yang kami tangani, korban mengalami kehilangan materi yang tidak sedikit. Dampak dari kekerasan
  20. Kesadaran perempuan korban serta partisipasi publik yang meningkat dan meluas, serta meningkatnya kerjasama lembaga dengan pemerintah dan aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan penting untuk diperhitungkan. Hal ini akan meningkatkan jumlah kasus yang melapor dan dapat mempercepat penanganan. Kesadaran perempuan untuk melaporkan kekerasan semakin meningkat. Hal ini salah satunya didukung oleh adanya 1) Layanan Berbasis Komunitas berupa Pos Curhat Sekartanjung di Kelurahan Pacar Keling yang sudah menjadi mitra Savy Amira dalam pendeteksian dini terhadap kejadian kekerasan di lingkungannya; 2) masyarakat sekitar lebih mudah mengadukan kasus kekerasan yang terjadi di sekitarnya sejak sekretariat Savy Amira pindah ke wilayah kecamatan Tambaksari yang notabene memiliki angka kriminal tertinggi di Surabaya; 3) kerjasama yang baik dengan pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, serta polsek yang memungkinkan penanganan bersama membuat Savy Amira dapat menjangkau lebih banyak kasus kekerasan. Dengan berbagi peran/tugas dengan pemerintah membuat penanganan lebih singkat terutama dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan lebih memudahkan korban mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti misalnya, yang terbanyak adalah akses terhadap layanan kesehatan.

Penanganan kasus kekerasan selama tahun 2017 didanai oleh donatur personal, Program MAMPU (maju Perempuan Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan), dan usaha Toko Mantan Savy Amira.

Bergabung dengan kami di komunitas Savy Amira

Menjadi Relawan Donasi